Akses Pemasaran dan Permodalan Nelayan Jadi Fokus Kerjasama PBNU-KKP

Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan kerjasama untuk memberdayakan kampung nelayan. Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan pada momentum Harlah Ke-96 NU sekaligus Pengukuhan PBNU Masa Khidmah 2022-2027 di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada Senin (31/1/2022) lalu.

PBNU tengah menyiapkan formulasi yang tepat dan efektif untuk dijadikan model binaan kampung nelayan. Model itu akan diterapkan PBNU dalam upaya program pendampingan terhadap komunitas masyarakat nelayan di sejumlah daerah untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya. Khususnya terkait dengan akses permodalan dan akses pasar bagi nelayan perikanan tangkap.

Sebagai pilot projek, PBNU melakukan kunjungan untuk pencanangan kampung nelayan calon binaan NU di Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (5/2/2022). Pencanangan ini juga merupakan bagian dari rangkaian Harlah Ke-96 NU yang diselenggarakan di Labuan Bajo, NTT.

"Problematika utama nelayan perikanan tangkap umumnya adalah mengalami kesulitan modal. Baik itu modal kerja yang berupa sembako dan solar, maupun modal investasi berupa kapal se-perlengkapannya dan akses pasar. Ini yang harus bisa diatasi tim kita dalam mengimplementasikan MoU PBNU dan KKP," kata Ketua PBNU, H Umarsyah, Kamis (3/2/2022).

Menurut Umarsyah, dengan keterbatasan itu maka aktivitas nelayan jadi terkendala karena miskin sarana dan prasarana pendukung, seperti perlengkapan cold storage, garam dan es. Termasuk miskin sarana dan prasarana jalan menuju akses pasar. Konsekuensinya, para nelayan harus terburu-buru untuk bisa menjual hasil tangkapannya.

"Ini yang seringkali dimanfaatkan oleh tengkulak, yang tentu saja akan merugikan para nelayan, karena mereka mau tidak mau harus menjual hasil tangkapannya dengan berapapun harganya," ungkap Umarsyah.

Maka, lanjut Umarsyah, orientasi kerjasama PBNU-KKP untuk program binaan kampung nelayan atau pendampingan ini salah satunya adalah membukakan akses agar mereka bisa mendapatkan pemanfaatan dari sisi permodalan dan juga akses pasar.

"Sekarang ini umumnya yang terjadi bahwa produksi untuk melaut sangat tinggi. Sementara mereka ada keterbatasan dan lemah dalam akses terhadap sumber-sumber pembiayaan usaha yang murah, juga kemiskinan dari sisi sarana dan prasarana," terangnya.

Oleh karena itu, lanjut Umarsyah, rumusan strategi dan usaha peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat nelayan yang hendak dilakukan PBNU dalam MoU dengan KKP adalah mengupayakan adanya peningkatan kemampuan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, dan bagaimana memperoleh akses serta perlindungan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

"Program konkretnya bisa berupa strategi peningkatan kepedulian dan kerjasama stakeholder dalam membantu pemberdayaan masyarakat nelayan, serta strategi kerjasama kelompok yang berbasis pada bidang usaha sejenis," pungkasnya.

Rangkaian Harlah NU di Labuhan Bajo ini mengambil tema Merawat Jagat Kemaritiman, Membangun Peradaban Nelayan. Acara akan dihadiri langsung oleh Rais 'Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf. Adapun peserta adalah dari jajaran PCNU dan PWNU serta perwakilan nelayan di NTT.

Diagendakan hadir juga Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, serta Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat. Dalam kegiatan tersebut juga akan dilakukan pertemuan PBNU dengan nelayan sekaligus memberikan bantuan untuk pembangunan masjid dan balai desa.

Editor: Muhammad Faizin