Nasional

DPR Minta Kemenag Terus Lakukan Rekognisi, Fasilitasi, dan Afirmasi Pondok Pesantren

NU Online  ·  Jumat, 20 November 2026 | 16:00 WIB

DPR Minta Kemenag Terus Lakukan Rekognisi, Fasilitasi, dan Afirmasi Pondok Pesantren

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang. (Foto: NU Online/Fathur)

Bandung, NU Online

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang berpandangan bahwa penguatan pesantren tidak harus ditempuh melalui pembukaan program studi (prodi) kepesantrenan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Menurut dia, perhatian justru perlu diarahkan pada pembenahan lembaga pendidikan pesantren itu sendiri dengan tetap menjaga kemandirian dan kekhasannya.


Pandangan tersebut mengemuka di tengah wacana pembukaan prodi kepesantrenan di perguruan tinggi Islam.


Sebelumnya, Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama (Kemenag) Mastuki mengusulkan pembukaan prodi tersebut saat sesi berbagi (sharing session) di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.


Ia menyebut perguruan tinggi dapat memulainya dengan mengajukan naskah akademik dan penilaian pakar (expert judgment) kepada Kemenag. Usulan itu didasarkan pada pandangan bahwa pesantren telah lebih dahulu hadir dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia dibandingkan madrasah dan perguruan tinggi Islam.


Marwan meminta Ditjen Pesantren Kemenag terus memusatkan perhatian pada tiga kebijakan, yaitu rekognisi, fasilitasi, dan afirmasi. Menurut dia, ketiganya menjadi jaminan agar negara benar-benar mengakui, mendukung, dan berpihak kepada pesantren dalam mengembangkan sistem pendidikannya.


Ia menguraikan bahwa pesantren mengemban tiga fungsi sekaligus, yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.


Kombinasi fungsi tersebut membuat pesantren berbeda dari perguruan tinggi. Perbedaan itu juga tampak pada unsur-unsur pembentuk pesantren, yakni kiai, santri yang bermukim, masjid atau musala, serta kajian kitab kuning. Menurut Marwan, unsur-unsur tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas dan sistem pendidikan pesantren.


Atas dasar itu, ia menilai pembukaan prodi kepesantrenan di PTKIN bukan jawaban atas kebutuhan pesantren.


"Pesantren memiliki kekhasan dan ekosistem pendidikan tersendiri. Karena itu, yang lebih penting bukan membuat program studi kepesantrenan di PTKIN, melainkan memperkuat lembaga pendidikan pesantren itu sendiri," tegas Marwan dalam Rapat Koordinasi Program dan Regulasi untuk Memperkuat Sinergi antara Direktorat Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal dengan PTKIN di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Kamis (19/11/2026).


Ia mengarahkan agar penguatan difokuskan pada lembaga pendidikan yang telah tumbuh dalam tradisi pesantren. Di antaranya adalah dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan muallimin, serta pendidikan muadalah dan diniyah formal yang selama ini berjalan di lingkungan pesantren.


Marwan juga mengingatkan bahwa dirinya pernah menjabat sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Pesantren, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.


Atas dasar itu, ia meminta semua pihak konsisten menjalankan amanat undang-undang tersebut, terutama terkait pengakuan terhadap kemandirian dan kekhasan pesantren. Negara, kata dia, semestinya hadir sebagai penguat, bukan pihak yang melakukan intervensi.


"Pesantren memiliki sejarah, tradisi, dan sistem pendidikan yang tumbuh dari masyarakat. Negara harus hadir untuk memperkuat, bukan mengintervensi. Kemandirian dan kekhasan pesantren harus dijaga dan dihormati oleh semua pihak," ujarnya.


Meski demikian, Marwan tidak menolak kerja sama antara Ditjen Pesantren dan PTKIN. Sinergi keduanya tetap dibutuhkan untuk memperkuat ekosistem pendidikan Islam, asalkan dibangun atas dasar sikap saling menghormati karakter, kewenangan, dan identitas masing-masing lembaga.


Ia berharap rapat koordinasi program dan regulasi tersebut menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan begitu, pesantren dapat semakin kuat dan mandiri serta memperoleh pengakuan yang adil dalam sistem pendidikan nasional tanpa kehilangan jati dirinya.


Sebelumnya, Kemenag melalui Direktorat Jenderal Pesantren mendorong perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI), khususnya UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, untuk mengembangkan kajian kepesantrenan melalui pembukaan program studi khusus.


Langkah ini dinilai penting untuk membawa sejarah, tradisi keilmuan, dan kekayaan pesantren ke dalam ruang akademik perguruan tinggi.


Usulan tersebut disampaikan Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal Direktorat Jenderal Pesantren Kemenag Mastuki.


Ia menjelaskan bahwa perguruan tinggi dapat menginisiasi pembukaan prodi kepesantrenan dengan mengajukan naskah akademik dan penilaian pakar (expert judgment) kepada Kemenag.


Menurut dia, pesantren memiliki sumber daya, referensi, dan rujukan ilmiah yang memadai untuk dikembangkan menjadi bidang kajian tersendiri di perguruan tinggi Islam. Terlebih, pesantren merupakan lembaga pendidikan asli Indonesia yang memiliki perjalanan sejarah panjang, bahkan telah berkembang ratusan tahun sebelum kemerdekaan.


"Seharusnya pesantren menjadi bagian organik dari pendidikan tinggi keagamaan Islam. Karena secara historis, pesantren lahir terlebih dahulu, baru muncul madrasah pada awal abad 20 (sebagai respon terhadap sistem persekolahan yang diintrodusir penjajah Belanda), kemudian lahir perguruan tinggi Islam 1960an," ujarnya, dikutip dari laman Kemenag, Sabtu (14/11/2026).

Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi terbaru!
Gabung Sekarang