Berterima Kasih ke PDIP, Prabowo Sebut Kebijakannya Marhaenisme

Jakarta, NU Online

 

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi khusus kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) atas dukungan terhadap kerja sama pemerintah dan DPR dalam menjalankan agenda kebijakan nasional.

 

Apresiasi tersebut disampaikan Prabowo saat menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya dalam Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

 

Prabowo menilai hubungan antara pemerintah dan DPR saat ini telah berjalan secara sinergis. Menurutnya, kerja sama tersebut tetap harus berjalan beriringan dengan fungsi pengawasan dan kritik sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.

 

"Saya berterima kasih sekarang sudah ada kerja sama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR," katanya.

 

Presiden menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan parlemen tidak boleh dimaknai sebagai hilangnya mekanisme demokrasi. Ia justru menekankan pentingnya pengawasan dan kritik terhadap pemerintah, tetapi tetap dibarengi dengan kecepatan dalam mengambil kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat.

 

"Kita harus diawasi, kita harus dikritik, tapi kita harus kerja cepat untuk rakyat kita," ujarnya.

 

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo secara khusus menyebut PDIP sebagai salah satu pihak yang menurutnya memberikan dukungan terhadap agenda pemerintah. Ia kemudian mengaitkan kebijakan yang tengah didorong pemerintah dengan gagasan ekonomi kerakyatan yang selama ini menjadi bagian dari identitas politik PDIP.

 

"Dan terima kasih khusus sekali lagi untuk PDIP. Sebenarnya ini bukan Prabowonomics, ini Marhein ini. PDIP susah tidak mendukung ini soalnya," lanjutnya.

 

Dorong bursa mineral segera dibentuk

 

Selain menyampaikan apresiasi kepada PDIP, Prabowo meminta DPR segera membahas ketentuan mengenai penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.

 

Ia berharap regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan bursa tersebut dapat segera diterbitkan. Menurut Prabowo, percepatan diperlukan agar Indonesia memiliki instrumen yang lebih kuat dalam menentukan nilai komoditas strategis yang berasal dari dalam negeri.

 

Sebelumnya, Prabowo mengatakan pemerintah memang tengah mendorong pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis. Ia menilai langkah tersebut penting mengingat Indonesia memiliki kekayaan alam dengan posisi penting dalam perdagangan komoditas dunia.

 

Prabowo menyebut sejumlah komoditas yang selama ini menjadi kekuatan ekonomi Indonesia, mulai dari kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, hingga karet. Menurutnya, Indonesia juga memiliki berbagai komoditas strategis lainnya yang memiliki nilai ekonomi besar.

 

Namun, Prabowo menyoroti persoalan penentuan harga komoditas tersebut. Ia menilai Indonesia selama ini belum memiliki posisi yang cukup kuat dalam menentukan harga atas kekayaan alam yang dimilikinya.

 

Presiden mempertanyakan kondisi ketika harga komoditas Indonesia justru banyak dipengaruhi atau ditentukan oleh pihak dari negara lain yang tidak memiliki komoditas tersebut. Menurutnya, keadaan tersebut perlu diubah agar Indonesia memiliki kedaulatan yang lebih besar atas sumber daya dan komoditas strategisnya.

 

Pemerintah, kata Prabowo, telah menyampaikan persoalan tersebut kepada para wakil rakyat dan meminta agar situasi tersebut tidak terus berlangsung.

 

Dengan pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, pemerintah berharap Indonesia tidak hanya menjadi produsen dan pemasok komoditas, tetapi juga memiliki peran lebih besar dalam mekanisme perdagangan dan pembentukan harga komoditas strategis.