Birokrafee, Penghambat Kemajuan Bangsa

Way Kanan, NU Online
Birokrafee adalah persoalan serius yang harus segera disikapi karena merupakan faktor penghambat kemajuan bangsa Indonesia, demikian disampaikan Ketua PC GP Ansor Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung Gatot Arifianto terkait Hari Antikorupsi Sedunia yang biasa diperingati setiap 9 Desember.
<>
"Indonesia yang menurut Transparency International dalam indeks persepsi korupsi menduduki peringkat 107 dari 175 negara, membutuhkan birokrasi bersih, bukan birokrasi yang rakus, mengedepankan fee atau setoran dalam berbagai modus alias birokrafee," ujar Gatot di Blambangan Umpu yang berada sekitar 220 km sebelah utara Kota Bandarlampung, Selasa (9/12).

Salah satu kebiasaan lazim birokrafee menurut pemilik gelar adat Lampung Ratu Ulangan dan Batin Bangsawan itu, ialah memberikan kuitansi kosong tanpa menjelaskan jumlah rupiah untuk ditandatangani dan distempel pihak yang bekerja sama dengan suatu instansi. Selain itu, ruang-ruang yang berhubungan dengan perizinan, juga masih menjadi tempat favorit sejumlah oknum berbaju abdi negara yang mengabaikan negara untuk kepentingan individu.

"Bukankah setoran dengan persentase tertentu dalam suatu proyek adalah rahasia umum? Di google banyak sekali berita mengenai setoran proyek, ada 471,000 hasil dalam tempo 0.25 detik. Maka tidak perlu begitu heran ketika pembangunan seperti jalan misalnya, terkesan asal jadi dan cepat rusak dalam waktu singkat. Karena itu, selama birokrafee masih ada di setiap sendi pemerintahan, maka 'good government' yang diharapkan hingga pembangunan baik akan selalu jauh panggang dari api," paparnya.

Mantan Wakil Kepala Satuan Koordinasi Barisan Ansor Serbaguna Waykanan itu menambahkan, Gerakan Pemuda Ansor Waykanan sebagai organisasi pemuda Nahdlatul Ulama (NU) yang menyakini NKRI ialah harga mati, dalam beberapa kesempatan menggelar kegiatan bekerja sama dengan Komisi Informasi Provinsi Lampung, seperti lomba menulis opini transparansi anggaran bagi pelajar SMA sederajat dan mahasiswa di Provinsi Lampung sebagai upaya kecil mendorong tumbuhnya keterbukaan informasi publik, khususnya mengenai anggaran di daerah tersebut.

"Indonesia yang menurut Bank Indonesia (BI) per Januari 2014 memiliki utang luar negeri Indonesia mencapai USD269,27 miliar atau Rp3.042,751 triliun, kiranya membutuhkan pegawai yang telah dibayarnya untuk mengurai persoalannya, bukan mencari keuntungan untuk diri pribadi dengan mengatasnamakan atau melalui celah negara yang berdiri dengan tidak sedikit pengorbanan. Karena itu praktik birokrafee seperti pungli, bagian dari korupsi yang masih terus menggerogoti negeri ini, haruslah segera dikikis habis tanpa toleransi lagi," ujar dia lagi.

Adapun masyarakat, demikian Gatot menambahkan, harus berani menolak praktik-praktik ilegal di tubuh birokrasi. Masyarakat juga harus melawan ketika diminta administrasi tidak benar dan menjurus ke arah korupsi.

"Masyarakat harus mendorong tumbuhberkembangnya aparatur negara bersih yang menyadari ratusan triliun utang negara. Masyarakat wajib menumbuhkan birokrasi yang melayani dan jangan diam lagi ketika dicekik oknum birokrasi yang mencari keuntungan pribadi," kata Gatot yang merupakan alumni Civic Education for Future Indonesian Leaders (CEFIL) II Yayasan SATUNAMA Yogyakarta itu pula.

Selain itu, alumni Pendidikan Kader Penggerak NU (PKPNU) Way Kanan angkatan pertama itu meminta masyarakat harus pula berani meminta kuitansi, hitam di atas putih ketika diminta biaya administrasi, sekecil apapun jumlahnya.

"Siapa tahu, yang legal, masuk ke kas daerah atau negara, sedikit demi sedikit bisa tekumpul untuk melunasi utang negara yang mencapai 3.000 triliun lebih. Adapun oknum-oknum pegawai pemerintahan yang tidak bertanggung jawab, tidak mau membangun negara sebaiknya mengundurkan diri dan menanggalkan predikat abdi negara Jangan mengganggu upaya dan usaha terciptanya pemerintahan hebat dan Indonesia bersih. Bangsa yang merdeka 17 Agustus 1945 ini membutuhkan birokrasi, bukan birokrafee," demikian Gatot Arifianto. (Heri Amanudin/Mahbib)