Danantara dan PLN Bakal Kaji Efisiensi dan Beban Subsidi

Jakarta, NU Online

 

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan bahwa pihaknya akan mengkaji PT PLN (Persero) secara menyeluruh untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan serta mengurangi beban subsidi.

 

Pengkajian tersebut, katanya, bakal dilakukan bersama-sama dengan PT PLN (Persero). Hal itu disampaikan Roslan usai pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia, dan Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero) Suroso Isnandar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, (14,10/2026).

 

"Danantara tentunya akan duduk dengan tim dari PLN agar transformasi ini bisa dilakukan secara menyeluruh, sehingga ini juga bisa mengurangi subsidi atau dalam rangka meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas di PLN,” jelas Rosan.

 

Rosan menegaskan, kajian tersebut merupakan bagian dari upaya transformasi menyeluruh PT PLN (Persero), yang mencakup pembenahan model bisnis, peningkatan efisiensi dan produktivitas, serta percepatan pemanfaatan panel surya berkapasitas 100 gigawatt (GW).

 

“Kita juga diminta oleh Bapak Presiden agar transformasi di PLN ini baik terutama dari segi bisnis modelnya itu untuk dibuat dan untuk segera dipaparkan kepada beliau, untuk segera kita tindak lanjuti,” jelasnya.

 

Menurutnya, evaluasi model bisnis menjadi prioritas untuk memastikan pengelolaan PLN semakin efektif dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. 

 

“Kita akan revisi lagi, kita akan lihat lagi mengenai bisnis modelnya, bagaimana ini lebih tepatnya agar lebih efisien, lebih baik dan juga berdampak positif terhadap perekonomian kita secara keseluruhan,” katanya.

 

Selain pembenahan bisnis dan percepatan pemanfaatan energi surya, Rosan menekankan pentingnya memperkuat kesiapsiagaan PLN dalam menghadapi kondisi darurat. Upaya tersebut, lanjutnya, mencakup penyempurnaan rencana cadangan (backup plan) untuk menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Indonesia.

 

Menurut Rosan, PLN sebenarnya telah memiliki mekanisme untuk mengantisipasi situasi krisis. Namun, katanya, mekanisme tersebut masih perlu disempurnakan agar penanganan kondisi darurat dapat berjalan lebih optimal.

 

“Pasti sudah ada tapi yang itu perlu disempurnakan lah,” tegasnya.

 

Sementara itu, Bahlil mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut juga membahas perkembangan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas), evaluasi gangguan kelistrikan di sejumlah daerah, serta kondisi pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) nasional.

 

Terkait gangguan listrik atau blackout yang terjadi di sejumlah wilayah, Bahlil menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan kelistrikan. Menurutnya, pembenahan harus dilakukan secara lebih intensif pada tingkat implementasi yang menjadi tanggung jawab PT PLN (Persero).

 

“Saya juga tadi menyampaikan karena diskusi tentang bagaimana cara agar beberapa daerah tentang listrik harus kita lakukan, apa namanya perbaikan yang lebih intensif lagi, agar bisa kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyat,” terangnya.