Ini Alasan Presiden Prabowo Bentuk Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia

Jakarta, NU Online

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang baru saja diluncurkan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (24/2/2025) pagi.

Dalam pidatonya, ia mengungkapkan keberhasilan pemerintahannya dalam mengamankan lebih dari Rp300 triliun rupiah atau sekitar USD20 miliar dalam 100 hari pertama.

Dana tersebut, yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi dan korupsi, kini akan dikelola melalui Danantara Indonesia serta akan dialokasikan untuk proyek-proyek nasional yang mendukung industrialisasi dan hilirisasi.

Ia menjelaskan, Danantara Indonesia akan menginvestasikan dana ini dalam lebih dari dua puluh proyek besar, yang mencakup sektor-sektor vital seperti nikel, bauksit, tembaga, energi terbarukan, hingga pengembangan kecerdasan buatan dan pusat-pusat teknologi.

"Proyek-proyek yang tampak tinggi yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk bangsa kita, menciptakan manfaat nyata, lapangan kerja yang bermutu, dan kemakmuran yang berjangka panjang bagi masyarakat Indonesia," katanya.

Prabowo menegaskan bahwa salah satu alasan utama pembentukan Danantara Indonesia adalah untuk menghindari ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

Prabowo ingin Indonesia pada era kepemimpinannya ini tidak lagi menjadi negara yang hanya menjual sumber daya alamnya dengan harga murah.

"Mungkin ada yang ragu-ragu, hal ini adalah wajar (karena) inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya, namun hari ini seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena total aset lebih dari 900 Miliar Dollar Amerika Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan atau sovereign fund negara terbesar di dunia," jelasnya.

Prabowo menyadari bahwa meskipun Indonesia telah merdeka selama 80 tahun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Ia mencatat masih terdapat ketimpangan di berbagai sektor, seperti kelaparan, ketidakadilan bagi petani dan nelayan, serta keterbatasan infrastruktur di beberapa daerah.

"Inilah kenyataan yang harus kita akui karena perubahan yang berarti, hanya bisa dimulai dari keberanian untuk melihat kebenaran. Keberanian untuk melihat kekurangan-kekurangan kita," katanya.

"Mengelola dan memanfaatkan SDA yang dianugerahkan tuhan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan masa depan Indonesia adalah tugas utama kita," tambahnya.

Sebelumnya, gelombang penolakan sudah terkait pembentukan Danantara Indonesia oleh masyarakat Indonesia terjadi dengan tajuk Indonesia Gelap yang digelar di Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Jumat (21/2/2025) lalu.

Dari empat klaster tuntutan massa aksi, NU Online menerima informasi salah satunya adalah penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Danantara Indonesia.

Koordinator BEM SI Satria Naufal menyebut bahwa Indonesia Gelap adalah simbol ketakutan dan kekhawatiran rakyat terhadap masa depan bangsa.

"Gerakan Indonesia Gelap muncul sebagai reaksi terhadap berbagai kebijakan kontroversial di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka," katanya.