Daripada Paksakan Gelar Upacara HUT RI di IKN, Pengamat Minta Presiden Jokowi Fokus Atasi Kemiskinan

Jakarta, NU Online

Presiden Joko Widodo berencana akan menggelar upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Republik Indonesia (RI) di dua lokasi, Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dan Daerah Khusus Jakarta, pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Lalu pada 17 Agustus 2025, Presiden Jokowi menyatakan kemungkinannya untuk menggelar upacara HUT Ke-80 RI hanya di IKN. Upacara tahun ini digelar di dua lokasi berbeda karena Indonesia masih dalam masa transisi perpindahan ibu kota negara.

Pengamat Ekonomi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) University Jaenal Effendi merespons rencana tersebut. Ia menilai, upacara HUT Ke-79 RI di IKN cenderung dipaksakan.

"Ketika upacara 17 Agustus bisa dilakukan di Jakarta, why not? Kenapa kita mesti paksakan di IKN?" katanya saat dihubungi NU Online, Rabu (12/6/2026) pagi.

Daripada memaksakan upacara HUT RI harus terselenggara di IKN, Jaenal justru meminta Presiden Jokowi untuk lebih fokus dalam mengatasi kemiskinan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal. Studi yang mendalam dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dianggap penting sebelum mengambil keputusan.

"Prioritas utama masyarakat harus didorong agar bisa hidup layak, kemiskinan bisa diantisipasi dengan baik. Ini studi yang harus menjadi perhatian, tidak hanya pemerintah tapi juga stakeholder untuk melakukan studi ini. Memang (jika) pembangunan IKN ini prioritas nomor 1, kalau tidak prioritas nomor 2 atau 3 maka harus jangan dipaksakan, kita harus lihat variabel-variabel lain," jelasnya.

Pria yang pernah menjabat Ketua Lembaga Perekonomian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LP PBNU) itu menekankan agar pemerintah dapat senormal mungkin dalam mengambil kebijakan. Terlebih lagi kondisi ekonomi masyarakat masih belum bertumbuh secara baik akibat pandemi Covid-19.

"Kami melihat kondisi masyarakat (saat ini), UMKM belum tumbuh secara normal dibanding sebelum pandemi, tentu (harus) jadi prioritas utama," jelasnya.

Jaenal mengatakan, pelaksanaan upacara HUT RI 17 Agustus di IKN tidak bisa dipaksakan. Sebab baginya, hal yang utama adalah harus melihat berbagai faktor, salah satunya kemaslahatan rakyat yang perlu menjadi prioritas utama.

"Artinya pemerintah harus melihat secara cermat skala prioritas, kalau misalnya dari angka 1-10, pembangunan IKN tidak di nomor 1. Nomor 3 atau nomor 2 katakanlah, sehingga anggaran ini bisa disalurkan ke program pembangunan yang nomor 1, misalnya memperbaiki pertumbuhan masyarakat agar bisa merata, bisa tumbuh," jelasnya.

 
Progres IKN

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan optimistis, progres pembangunan IKN di Kalimantan Timur bisa mencapai 80 persen.

“Jadi kami dengan PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) beserta tim terkait sudah meninjau, dengan mungkin masih ada beberapa pending-pending issue dan berbagai teknis-teknis kita bahas,” ujar Luhut Binsar Panjaitan. 

Ia mengungkapkan, infrastruktur jalan tol sebagai akses IKN sudah hampir selesai semua, hanya tinggal pekerjaan-pekerjaan finalisasi dan akhir saja.

Karena itu, ia mengaku optimis upacara HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 mendatang benar-benar bisa dilaksanakan di IKN.

“Kita berharap pada 17 Agustus nanti, upacara akan bisa dilakukan di sini, dan bukan hanya tol saja, tapi yang lain-lain saya kira sudah berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Selain tol, kata Luhut, bandara IKN pun dipastikan sudah bisa didarati pesawat dengan kapasitas tiga pesawat saat 17 Agustus 2024.