Desak Pemerintah Cekatan Tangani PMK, Pengamat: Peternak Paling Dirugikan

Jakarta, NU Online
Pengamat sekaligus Dosen Fakultas Peternakan Universitas Islam Malang (Unisma), drh Nurul Humaidah, meminta pemerintah bergerak cepat dalam penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) yang telah menjangkit ratusan ribu hewan ternak di sebagian besar wilayah Indonesia.

“Peternaklah yang paling dirugikan dengan kasus PMK ini,” ujar drh Humaidah saat dihubungi NU Online, Jumat (17/6/2022).

Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan edukasi kepada para peternak terkait pencegahan dan penanganan PMK.

“Penanganan PMK melalui Edukasi PMK kepada peternak dan pendampingan perawatan luka. Edukasi bisa dengan berkolaborasi dengan perguruan tinggi,” kata dokter hewan lulusan Universitas Airlangga, Jawa Timur itu.

Selain itu, bantuan logistik dan obat kepada peternak menjadi hal yang sangat penting guna menghindari terjadinya kelangkaan obat.

Menurutnya, penguatan kerja sama antar lembaga juga harus dilakukan secepatnya dalam mencegah lalu lintas hewan yang sudah tertular agar tidak dibawa keluar daerah.

“Sinergisme dengan pihak Dinas Peternakan dan kepolisian harus konsisten dan berkelanjutan sehingga sumber penularan dapat diputus siklusnya,” paparnya.

Pemerintah, lanjut drh Humaidah, diharapkan bisa memberi perhatian lebih kepada peternak baik dalam bentuk kemudahan sistem maupun bantuan finansial.

Kebobolan virus PMK yang terjadi di Indonesia menurutnya harus menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk menyetop impor daging dari negara yang belum bebas PMK.

“Kembali kepada peraturan pemerintah dalam mencegah virus PMK masuk ke Indonesia yaitu tidak memasukkan ternak maupun produk asal ternak dari negara tertular PMK serta memperkuat pengawasan pelabuhan-pelabuhan gelap yang bisa digunakan celah untuk memasukkan ternak maupun produk asal ternak dari negara tertular PMK,” jabarnya.

Penyebaran PMK di Indonesia, kata drh Humaidah, menjadi sulit dikendalikan pada era globalisasi saat ini. Hal ini disebabkan mobilitas manusia sangat tinggi. Padahal, manusia merupakan silent transmitter (penebar tak terdeteksi) virus PMK.

Lebih lanjut ia mengatakan, Indonesia adalah negara yang dinyatakan bebas PMK oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) tahun 1990. Status ini harusnya bisa dijaga dengan mencegah virus PMK tidak kembali masuk melalui celah apapun ke Indonesia.

“Salah satu yang bisa dicurigai virus bisa masuk melalui masuknya ternak, produk hasil ternak serta pakan ternak yang berasal dari negara tertular PMK baik melalui pelabuhan resmi maupun jalan tikus yang banyak terdapat di negara Indonesia ini,” ungkapnya.

Kontributor: Nuriel Shiami Indiraphasa
Editor: Muhammad Faizin