Desentralisasi Pendidikan Masih Setengah Hati

Jakarta, NU Online
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) menilai, kebijakan pemerintah tentang desentralisasi pendidikan masih belum jelas. Meski secara peraturan lembaga pendidikan diberi otonomi, proses pengelolaan dirasakan tetap terpusat.
<>
“Tampaknya, baik pemerintah pusat maupun provinsi tidak rela menyerahkan sepenuhnya pengelolaan pendidikan kepada kabupaten atau kota,” kata Ketua Umum IPNU Ahmad Syauqi di Jakarta, Senin (26/11).

Menurut dia, ketidakrelaan melepas otoritas ini menyebabkan konsep desentralisasi pendidikan menjadi setengah hati. Lembaga pendidikan yang memiliki keunikan tak leluasa mengembangkan diri lantaran dikendalikan oleh sistem yang mengikat, seperti Ujian Nasional.

Belum lagi, sambung Syauqi, ada ketidakseimbangan perhatian di antara satuan pendidikan, baik sekolah, madrasah, pesantren, atau lainnya. “Masih terjadi diskriminasi terhadap pengelolaan satuan pendidikan dalam aspek pembiayaan, ketenagaan, sarana, dan seterusnya,” imbuhnya.

Ditambahkan, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang dicanangkan pemerintah sejatinya mengarah pada otonomi pendidikan. Namun, pemerintah terlihat belum siap karena berbagai unsur penunjang kebijakan ini masih diabaikan.

“Idealitasnya tidak diimbangi dengan peningkatan sarana, prasarana, mutu guru, dan pemberian pemahaman yang holistik tentang kurikulum tersebut. Implikasinya, pendidikan dasar dan menengah mengalami kemerosotan kualitas hasil belajar,” ujarnya.

Redaktur  : Hamzah Sahal
Penulis     : Mahbib Khoiron