Dikritik, Penetapan Platform Digital Mitra Kartu Prakerja oleh Pemerintah

NU Online · Jumat, 17 April 2020 | 07:45 WIB

Ilustrasi Kartu Pra-Kerja. (Foto: detikfinance)

Download PDF

Jakarta, NU Online

Perkumpulan Pengusaha dan Profesional Nahdliyin (P2N) menilai pemerintah tidak transparan dalam proses penetapan delapan platform digital atau perusahaan rintisan (start-up) yang menjadi mitra resmi program Kartu Prakerja.

“Proses penetapan platform digital sebagai mitra resmi program Kartu Prakerja tidak transparan. Kaidah keterukuran mereka terpilih prosesnya seperti apa,” kata Sekretaris Jenderal P2N, Chaerul Saleh Rasyid kepada NU Online, Jumat (17/4) melalui sambungan telepon.

Ia menyatakan bahwa penetapan mitra program Kartu Prakerja sarat intervensi pemerintah. Pasalnya salah satu yang menjadi mitranya adalah aplikasi Ruang Guru.

Sementara Ruang Guru merupakan platform digital yang dimiliki Staf Khusus Presiden Jokowi, Belva Devara. Selain itu, sambungnya, Kartu Prakerja dikelola oleh Project Management Office (PMO) yang berisi orang-orang di lingkungan istana.

“Yang menyolok itu, salah satu yang ditetapkan adalah Ruang Guru yang menggunakan posisinya sebagai stafsus presiden. Dengan kehadiran stafsus presiden ini kan itu juga dalam pandangan saya intervensi kepentingannya. Itu gak elok, apalagi ini proses rekrutmennya tidak terbuka untuk umum, tapi langsung ditetapkan menjadi delapan platform digital mitra,” terangnya.

Ia pun menyarankan pemerintah supaya platform yang menjadi mitra program Kartu Prakerja ditinjau ulang dan rekrutmen dilakukan secara terbuka. Baginya, masyarakat harus mengetahui proses rekrutmennya.

“Saya mengusulkan agar platform digital yang sudah ditetapkan supaya ditinjau kembali dengan kriteria terbuka. Publik juga harus membaca karena ini anggaran untuk rakyat,” ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan delapan perusahaan rinitisan sebagai mitra resmi program Kartu Prakerja. Kedelapan mitra itu ialah Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Sisnaker, dan Pijar Mahir. Masyarakat yang nantinya ingin mengikuti pelatihan bisa memilih pada salah satu platform digital tersebut.

Pemerintah menggelontorkan anggaran Kartu Prakerja sebanyak 20 triliun untuk 5,6 juta orang, khususnya untuk pekerja yang menjadi korban PHK atau dirumahkan perusahaan sebagai akibat wabah Covid-19.

Setiap peserta yang memiliki Kartu Prakerja akan mendapatkan manfaat senilai Rp3.550.00 dengan rincian untuk bantuan biaya pelatihan Rp1.000.000, penuntasan pelatihan Rp600.000 per bulan selama empat bulan, dan Rp150.000 untuk survei kebekerjaan.

Pewarta: Husni Sahal

Editor: Fathoni Ahmad

: Husni Sahal

Editor: Patoni

Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi terbaru!

Gabung Sekarang