Dikunjungi ARB, PBNU Bicara Pemerataan Ekonomi

Jakarta, NU Online
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakri (ARB) yang juga berniat mencalonkan diri sebagai presiden RI berkunjung ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jakarta Pusat, Rabu (7/8) siang. ARB beserta rombongan disambut oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj bersama beberapa pengurus tanfidziyah dan ketua lembaga.<>

KH Said Aqil Siroj dalam kesempatan itu mengatakan, reformasi yang berlangsung di Indonesia sejak 1998 hanya bisa dikatakan berhasil untuk bidang politik. Namun dalam hal yang substansial menyangkut keadilan dan kemakmuran, reformasi masih belum menghasilkan apa-apa.

Dalam kesempatan itu disampaikan, pemerintah selalu berbicara angka pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Namun kenyataannya masyarakat tidak merasakan dampak apapun.

“Pemerintah selama ini mementingkan persoalan pertumbuhan ekonomi, bukan pemerataan. Pemerintah telah mengatakan telah memberikan kredit usaha dan semacamnya tapi mana? Nyatanya masyarakat di kampung saya juga tidak tahu,” kata Kang Said, panggilan akrab kiai asal Cirebon itu.

Menurutnya, pemerataan ekonomi mutlak menjadi agenda presiden ke depan, siapa pun yang terpilih. “Yang semakin kaya hanya Pak Haji yang punya modal besar,” kata Kang Said. 

Sekjen PBNU Marsudi Syuhud dalam kesempatan itu bahkan menantang ARB untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pemerataan ekonomi.

“Kalau Anda terpilih jadi presiden, apakah Anda berani mengalokasikan 30 persen APBN untuk pemerataan? Saat ini dari sekian anggaran tidak ada satu persennya untuk kredit usaha rakyat,” katanya.

Menurut Marsudi, enam program pemerintah saat ini yang menyangkut soal pemerataan, yakni KUR, BLSM, BOS, Raskinm PNPM dan Jamkes hanya ibarat permen, sama seperti di masa Orde Baru. Pemerintah tidak betul-betul serius mengusahakan pemerataan ekonomi.

Menanggapi hal itu, ARB mengatakan, dalam Visi Indonesia 2045 yang digagas bersama Partai Golkar tidak hanya ditekankan soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan. “Saya sepakat dengan PBNU bahwa pembangunan itu tidak ada artinya tanpa pemerataan,” katanya.

Menurutnya, beberapa program yang dicanangkan dalam Visi Indonesia 2045 sudah menyangkut persoalan pemerataan, antara lain pembangunan infrastruktur desa, aturan yang ketat terkait pendirian hypermarket, serta program kredit bergulir. “Kredit bergulir selama ini memang sudah ada, tapi jumlahnya tidak cukup.

Lebih lanjut, ARB mengatakan, kedatangannya bersama rombongan adalah dalam rangka meminta masukan dari NU untuk menyempurnakan Visi Indonesia 2045 yang digagas Partai Golkar sejak setahun yang lalu. Dikatakan, sebelumnya pihaknya juga telah meminta masukan kepada Muhammadiyah. 

“Akhir September rangkuman dari masukan untuk Visi Indonesia 2045 ini harus sudah selesai dan akan menjadi panduan bagi calon Presiden Partai Golkar. Kenapa perlu ada visi semacam ini? Karena amandemen UUD yang terjadi beberapa kali sudah menghapuskan GBHN,” katanya.


Penulis: A. Khoirul Anam