DPR Minta Pemerintah Pastikan Kesepakatan Damai Gaza Benar-Benar Terlaksana

Jakarta, NU Online 

 

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah Indonesia dalam memastikan implementasi kesepakatan damai antara Israel dan Palestina benar-benar berjalan di lapangan. Ia menilai, komitmen terhadap perdamaian harus dijaga agar stabilitas kawasan Timur Tengah bisa segera pulih.

 

Menurutnya, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk terus memperjuangkan perdamaian dunia. Dave mengungkapkan Negara Indonesia sejak lama dikenal sebagai salah satu bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan global.

 

“Kita terus mendukung dan mengupayakan dan menyuarakan di berbagai macam forum baik regional ataupun global apakah itu di PBB ataupun di forum-forum ASEAN untuk semua pihak yang menandatanganinya benar-benar berkomitmen menjalankan kesepakatan tersebut agar perdamaian benar-benar terlaksana dengan baik,” ujar Dave dalam keterangan yang diterima NU Online, Senin (20/10/2025).

 

Ia menambahkan, kepastian perdamaian akan membuka jalan bagi proses pemulihan dan pembangunan kembali wilayah Gaza yang hancur akibat perang. Dengan demikian, masyarakat Palestina bisa kembali menjalani kehidupan secara normal.

 

Dave menilai, langkah diplomasi saja tidak cukup. Indonesia, menurutnya, perlu bersiap memberikan dukungan konkret, termasuk jika diminta berpartisipasi dalam misi penjaga perdamaian di Gaza. Namun, pengiriman pasukan TNI harus mengikuti mandat yang jelas dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau berdasarkan klausul khusus dalam kesepakatan damai itu sendiri.

 

“Atau berdasarkan kesepakatan itu adalah sebuah butir-butir yang memberikan otoritas untuk pengiriman pasukan,” katanya.

 

Selain mandat, pemerintah juga harus memastikan kesiapan logistik dan perlengkapan yang akan digunakan pasukan TNI. 

 

Dave menegaskan, pasukan yang dikirim tidak hanya akan menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga berperan dalam rehabilitasi dan bantuan kemanusiaan.

 

“Karena pengiriman pasukan itu kan harus melintasi berbagai macam wilayah, harus jelas tupoksi-nya apa, fungsinya bagaimana, dan juga perlengkapan persenjataannya, apa yang mesti dibawa,” ujar dia.

 

Serangan Israel di tengah gencatan senjata

 

Di tengah upaya berbagai negara menegakkan kesepakatan damai, situasi di Gaza kembali memanas. Media Israel melaporkan bahwa militer mereka melakukan serangan udara ke wilayah Rafah, Gaza Selatan, meskipun gencatan senjata dengan Hamas masih berlaku.

 

Kantor berita AFP, mengutip siaran publik Israel Kan, menyebut serangan udara itu terjadi pada Ahad (19/10/2025). Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak militer Israel maupun Hamas terkait serangan tersebut.

 

Israel menuding Hamas telah melanggar perjanjian gencatan senjata yang sebelumnya diprakarsai Amerika Serikat dan disetujui kedua belah pihak. Pada Jumat lalu, militer Israel menyatakan bahwa “beberapa teroris” melepaskan tembakan ke arah tentaranya di Rafah, meski tidak ada korban.

 

Militer Israel juga mengklaim telah menindak kelompok “teroris” lain yang bergerak mendekati pasukan di Khan Younis. Mereka menyatakan akan terus melancarkan operasi untuk menumpas apa yang disebut sebagai ancaman langsung.

 

Ketegangan ini membuat perlintasan perbatasan Rafah antara Gaza dan Mesir tetap ditutup. Pemerintah Israel mengatakan penutupan itu akan berlangsung hingga waktu yang belum ditentukan, sementara kedua pihak saling menuduh atas pelanggaran gencatan senjata yang terus berulang.