Energi Surya Unggul dari Fosil, Greenpeace Soroti Minimnya Dukungan Kebijakan

Jakarta, NU Online

Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik menyoroti energi surya semakin menunjukkan daya saing yang kuat dibandingkan energi fosil dari sisi biaya pembangkitan listrik.

 

Ia mengatakan perkembangan tersebut belum diimbangi dengan kebijakan dan skema pembiayaan yang mampu mempercepat transisi energi di Indonesia. Terlihat dari tren energi terbarukan berbasis tenaga surya (solar PV) di sejumlah negara Asia terus menguat, terutama dari aspek keekonomian.

 

“Sejak sekitar tahun 2018, biaya listrik dari tenaga surya di beberapa negara seperti India bahkan telah lebih rendah dibandingkan pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Memasuki semester pertama tahun 2026, di banyak negara Asia, biaya pembangkitan listrik dari solar PV juga semakin kompetitif dibandingkan energi fosil,” ujarnya dalam diskusi Investasi Keuangan Syariah dalam Kemaslahatan Bumi dan Masyarakat di Jakarta, Rabu (15/7/2026).

 

Iqbal mengatakan kondisi tersebut menunjukkan bahwa transisi menuju energi bersih bukan lagi sekadar tuntutan lingkungan, melainkan juga semakin rasional dari sisi ekonomi.

Menurutnya, Indonesia belum mampu memanfaatkan momentum tersebut karena masih terbentur persoalan pembiayaan dan regulasi.

 

“Riset gabungan kami bersama Universitas Indonesia menunjukkan minat masyarakat terhadap energi surya mulai tumbuh. Di kawasan perkotaan, khususnya Jakarta, sekitar 24 persen responden menyatakan berminat memasang solar PV di rumah mereka,” katanya.

 

Ia menjabarkan bahwa sekitar 70 persen responden menganggap biaya pemasangan masih terlalu mahal. Padahal, apabila biaya pembiayaan proyek pembangkit listrik energi terbarukan dapat ditekan sekitar lima hingga 10 persen, maka terdapat potensi menggantikan listrik berbasis batu bara dan gas hingga sekitar 24 persen.

“Temuan ini menunjukkan bahwa potensi permintaan terhadap energi surya, khususnya di kawasan perkotaan, sebenarnya cukup besar. Persoalannya bukan semata-mata pada minat masyarakat, melainkan pada akses pembiayaan dan ekosistem kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung,” katanya.

Iqbal juga menilai tingginya biaya investasi membuat pembangkit listrik tenaga surya belum menjadi pilihan utama investor. Di sisi lain, regulasi yang berlaku masih memberikan ruang yang lebih besar bagi industri batu bara untuk berkembang.

 

Ia mencontohkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang menjamin sebagian produksi batu bara diserap untuk kebutuhan dalam negeri sehingga tetap memberikan kepastian pasar bagi komoditas tersebut.

 

Berdasarkan data Greenpeace, pembiayaan bank-bank nasional kepada industri batu bara di Indonesia mencapai sekitar 7,2 miliar dolar Amerika Serikat. Pendanaan tersebut mencakup sektor pertambangan maupun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), yang menunjukkan sektor batu bara masih menjadi tujuan utama pembiayaan perbankan.

 

“Faktor-faktor seperti ini membuat industri batu bara masih dipandang menarik dari sisi pembiayaan,” katanya.

 

Iqbal mendorong pemerintah mengkaji ulang berbagai regulasi agar lebih memudahkan masyarakat mengadopsi energi surya.

“Langkah ini penting mengingat dampak penggunaan batu bara tidak hanya berasal dari aktivitas pertambangan, tetapi juga meningkatkan emisi gas rumah kaca, sementara Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan menghadapi krisis iklim dan cuaca ekstrem,” tuturnya.