Filsuf Ungkap Tolok Ukur Demokrasi Gus Dur adalah Kepentingan Rakyat

Jakarta, NU Online

Filsuf dari Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Karlina Rohima Supelli mengungkapkan tolok ukur demokrasi yang dimaksud oleh KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Ia menyebut, tolok ukur paling jelas adalah memprioritaskan rakyat. Inilah yang harus dilakukan para politikus dalam berdemokrasi, yakni mengutamakan kepentingan rakyat. 

"Jangan salah sangka pada politik seakan-akan politik hanya kekotoran para perilaku yang rebutan kekuasaan. Gus Dur melihat itu luhur karena ada tema perjuangan dalam tema politik, norma dan pilihan yang berdampak pada hidup rakyat bersama," kata Karlina dalam Peringatan Haul Ke-14 Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (16/12/2023) malam.

Karlina menjabarkan seutas potongan kalimat Gus Dur terkait demokrasi. Ia menyebut bahwa Gus Dur sadar bahwa demokrasi adalah usaha secara bersama yang dilakukan oleh rakyat untuk memperbaiki setiap sendi-sendi dalam kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang menjadi pokok utama mendirikan bangsa yang besar.

"Jadi, politik itu pengambilan keputusan, tapi keputusan itu berdasarkan pilihan antara yang baik dan buruk, antara yang betul dan salah. Tolok ukurnya apa? Dalam demokrasi yang ditekankan oleh adalah kebutuhan rakyat," jelasnya.

Terkait kepemimpinan di tubuh demokrasi, Karlina menegaskan nasihat Gus Dur kembali. Ia menyebutkan pemimpin harus memiliki arah untuk memilih kepentingan rakyat dengan segala risikonya. Sebab bagi Gus Dur, pemimpin yang bukan lagi berpihak kepada rakyat hanya akan menjadi penguasa.

"Maka Gus Dur berkata bahwa pemimpin yang kehilangan arah dalam menentukan tolok ukur untuk memilih kepentingan-kepentingan mana yang akan diutamakan, maka bukan lagi pemimpin tetapi hanya penguasa karena tidak lagi punya moralitas politik," jelasnya.

Lebih lanjut, Karlina mengungkapkan alasan demokrasi yang dimaksud Gus Dur harus tetap ditegakkan. Ia mengatakan, Gus Dur melihat bahwa dengan berdemokrasi dapat memungkinkan produk hukum untuk melindungi rakyat.

"Mengapa Gus Dur membela dan memperjuangkan demokrasi karena di dalam demokrasi itu mungkin dibangun hukum-hukum yang akan melindungi harkat martabat manusia? Di dalam negara otoriter tidak ada yang mengangkat harkat martabat manusia. Karena dalam kacamata Gus Dur adalah keadilan," tegasnya.

Karlina kemudian menyebut sebuah syarat agar seluruh komponen masyarakat dapat menjalankan demokrasi. Ia kembali menengok cara Gus Dur, yaitu dengan cara memperbaiki kehidupan dalam budaya manusia yang saling menghargai.

"Demokrasi adalah cara hidup tetapi untuk itu dibutuhkan syarat. Syaratnya itu tidak mudah tapi semua orang bisa melakukan. Kita bisa lihat yang dibela oleh Gus Dur itu adalah bagaimana kita hidup dan memperbaiki kehidupan di dalam budaya yang menghargai sesama manusia dan yang membangkitkan keutamaan, watak, dan akhlak yang membuat seseorang menjadi kuat, berdaya, teguh menjalankan apa yang baik dan tepat untuk melaksanakan tanggung jawabnya," pungkas Karlina.