Gen Z Diproyeksikan Jadi Tulang Punggung Ekonomi dan Demokrasi Indonesia

Jakarta, gen z

Analis Ekonomi Politik Lab 45 Baginda Muda Bangsa menilai bahwa Generasi Z memiliki peran strategis sebagai tulang punggung ekonomi sekaligus pilar penting dalam demokrasi Indonesia di masa depan.

Hal tersebut disampaikan dalam acara diskusi dengan tema Membaca Kembali Kelas Menengah: Heterogenitas, Kerentanan, dan Motor Perubahan di Jalan Taman Patra II M7, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (29/9/2025).

Baginda menjelaskan bahwa kelas menengah di Indonesia tidak bisa dipandang sebagai satu kelompok yang homogen. Mereka memiliki kepentingan yang beragam serta terfragmentasi. Menurutnya, kelas menengah perlu dipahami sebagai posisi dalam struktur sosial yang bersifat simbolik, ideologis, sekaligus historis.

“Segmen kelas menengah kritis yaitu mereka yang mandiri secara ekonomi atau aktif dalam partisipasi sipil untuk mendorong Demokrasi,” ujar Baginda.

“Gen Z dan generasi baru setelahnya akan menjadi calon kelas menengah kritis baru di masa depan. Dengan jumlah yang besar, Gen Z memegang peranan penting sebagai tulang punggung ekonomi dan demokrasi Indonesia,” lanjutnya.

Menurutnya, tumbuh dalam ekosistem digital membuat Gen Z lebih terbuka terhadap perbedaan dan perubahan. “Akan tetapi, pada saat yang sama mereka juga rentan terhadap misinformasi dan disinformasi,” ucapnya.

Berdasarkan survei Lab 45 pada tahun 2024 tentang Tingkat Kepuasan Milenial dan Gen Z terhadap Kualitas Demokrasi Indonesia, Baginda menjelaskan bahwa tercatat 59 persen responden merasa kurang puas; 24,3 persen cukup puas; 15 persen sangat tidak puas; dan hanya 1,7 persen yang menyatakan sangat puas.

“Dengan data tersebut, Gen Z menunjukkan ketidakpuasan terhadap pelaksanaan demokrasi Indonesia. Pada saat yang sama mereka memiliki dorongan untuk menciptakan perubahan. Sayangnya, masih ada kesenjangan antara keinginan dan partisipasi politik secara riil,” katanya.

Ia menyampaikan meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia pada 2024 turun menjadi 4,91 persen, masalah mendasar masih terletak pada krisis ketersediaan pekerjaan yang berkualitas. Menurut Baginda, penciptaan lapangan kerja formal perlu menjadi prioritas melalui penyederhanaan birokrasi, peningkatan efisiensi logistik, serta deregulasi yang menghambat iklim usaha.

“Dengan langkah tersebut, dapat memberi ruang bagi swasta untuk berkompetisi, baik domestik maupun asing, untuk menyerap suplai tenaga kerja yang melimpah,” katanya.

Sementara itu, Budiawan Sidik Arifianto dari Litbang Kompas menyoroti kondisi kelas menengah yang rentan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, batas atas pengelompokan kelas menengah ditetapkan Rp9.909.844, batas bawah Rp2.040.262, dan median pengeluaran penduduk Rp2.846.440.

“Median pengeluaran penduduk kelas menengah justru cenderung mendekati batas bawah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kelompok kelas menengah akan semakin sulit naik ke kelas atas dan rentan terperosok menjadi kelompok menuju kelas menengah bahkan rentan miskin,” jelas Budiawan.