Gerakan Khilafah Tunjukkan Belum Tuntasnya Kesadaran Politik Islam

Bandung, NU Online
Cendekiawan Nahdlatul Ulama, Dr. Asep Salahudin berpendapat, maraknya gerakan penegakan khilafah atau Daulah Islamiah yang dikampanyekan oleh Hizbut Tahrir Indonesia merupakan bukti masih belum tuntasnya kesadaran sejarah politik-Islam. 
<>
Upaya menghadirkan Islam ideal di masa lalu tersebut dinilai a-historis, atau tidak memahami realitas zaman yang membutuhkan jawaban tersendiri.

"Kalau dari sudut pandangan keumatan, itu bagian dari model "keagamaan rezimis", sebuah gerakan yang begitu ngebet kekuasaan semata tanpa memperhatikan kondisi umat itu sendiri, padahal setiap nabi hadir untuk menjawab problem keumatan. Seperti lazimnya gerakan ideologi, tumpuan dasarnya bukan pengetahuan yang masuk akal, tapi indoktrinasi," ujarnya kepada NU Online, di Bandung, Sabtu 6 Juni 2015.

Asep Salahudin menilai, cara pandang Hizbut Tahrir ini tidak melihat Islam dari sisi realitasnya, yakni kondisi umat, melainkan hanya melihat Islam sebagai kategori politik semata sehingga lebih suka menawarkan program, atau lebih tepatnya proyek, ketimbang menjawab problem yang riil dihadapi masyarakat.

"Politik keumatan nabi senantiasa melihat sunnatullah, melihat realitas. Itulah mengapa ada hikmah dalam politik Islam dengan tidak adanya sistem baku dalam Islam sehingga umat Islam memiliki ruang kreatif untuk memainkan politik dengan beragam model dengan mengutamakan tujuan tercapainya rahmat untuk manusia dan alam semesta," terangnya.

Dari sinilah menurut Asep, gerakan politik Islam saat ini lebih baik mengutamakan titik tekan pada penguatan masyarakat sipil dengan mengambil spesifikasi pemberdayaan warga.

Islam-politik sering gagal karena umat Islam tidak memiliki imajinasi apa itu masyarakat sipil. Karena itu perlu dibangun kesadaran warga agar pikiran umat tidak sekadar berpikir imajiner tentang keluarga sakinah dan daulah atau kekuasaan saja, melainkan lebih pro-aktif membangun kesadaran kewargaan. 

“Di sinilah mengapa civic Islam harus diupayakan sebagai solusi mengawal demokrasi republikan Indonesia," jelasnya. (ferli/mukafi niam)