Ijten Kemenag Sampaikan Transparansi Jadi Kunci Perbaikan Birokrasi

Magelang, NU Online

Transparansi menjadi kata kunci dalam mewujudkan perbaikan birokrasi. Hal itu terus diupayakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Itjen Kemenag) sejak beberapa waktu lalu.

Salah satunya, kata Inspektur Jenderal Kemenag, H Faisah Ali Hasyim dalam pengadaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Itjen mengatakan upaya perbaikan dalam pengadaan SBSN agar berjalan lebih maksimal, pada Januari sudah dilakukan kotrak perencanaan.

“Rata-rata karena perencanaan dilakukan di Januari 2023, Maret sudah kontrak fisiknya sudah di timeline. Bulan Juni sudah ada yang 100 persen (terealisasi),” bebernya kepada wartawan usai pembukaan Humas Gathering Perspektif Moderasi Beragama di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (1/9/2023) malam. 

Pada kegiatan bertajuk Konsolidasi Media Wujudkan Transparansi Transformasi Pengawasan, itu Faisal memaparkan kesanggupan dan keseriusan penerima program SBSN.

“Itjen agak kencang dalam proyek SBSN, kami kumpulkan semua Kanwil, kami sampaikan kontrak perencana harus selesai. Yang tidak sanggup tunjuk tangan,” beber Itjen. 

Hal itu ia lakukan agar Kementerian dalam mengawal rencana itu dan dapat berjalan dengan maksimal. 

Transparansi lainnya, kata Itjen, jika misalnya ada deviasi di atas 10 persen, pihaknya  mengingatkan penerima program. Dengan langkah tersebut, saat ini SBSN KUA telah mencapai 50 dari total 135 penerima. Angka itu setara dengan 37 persen pencapaian dari keseluruhan target. Sementara SBSN madrasah terdapat 25 yang sudah selesai dari 183. Kemudian dalam bidang perhubungan terdapat 9 yang sudah selesai dari 55 total target.

Bentuk dan progres fisiknya seperti apa, anomalinya berapa persen, kata Itjen, diumumkan di grup WhatsApp yang di dalam grup tersebut terdapat Menag Yaqut Cholil Qoumas sehingga Menag dapat ikut memantau. Tujuannya agar semua dapat terpacu dan terus mendorong perbaikan.

Menag, kata Itjen juga terus mendorong perbaikan. Konsen Menag anggaran yang tidak berdampak kepada masyarakat, sepeserti pertemuan-pertemuan agar diminimalisasi.

“Bantuan Rp1 miliar biaya manajemen 20 persen. Ngapain gede-gede? Kurangi maksimum menjadi 5 persen,” kata Itjen menirukan Menag Yaqut.

Perbaikan tata kelola itu, lanjut Itjen, harus terlihat dari dampaknya yaitu masyarakat menerima manfaat yang lebih besar.

Sebelumnya, Itjen mengibaratkan, jika dapat merealisasikan program yang bermanfaat bagi masyarakat, para Kakanwil Kemenag ‘bisa masuk surga tanpa biaya pribadi’. Sebab, program-program dibiayai pemerintah dalam hal ini Kemenag. Kakanwil tinggal merealisasikan dengan sebaik-baiknya.