Nasional HAUL KE-14 GUS DUR

Inaya Wahid Jelaskan Kontribusi Gus Dur terhadap Demokrasi: Membela Rakyat, Bukan Minta Dibela

Ahad, 17 Desember 2023 | 07:00 WIB

Inaya Wahid Jelaskan Kontribusi Gus Dur terhadap Demokrasi: Membela Rakyat, Bukan Minta Dibela

Inaya Wulandari Wahid dalam Peringatan Haul Ke-14 Gus Dur, di Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (16/12/2023) malam. (Foto: NU Online/Suwitno)

Jakarta, NU Online

Putri bungsu KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Inaya Wulandari Wahid mengulas tentang etika demokrasi yang digaungkan sang ayah semasa hidup. Menurut Inaya, Gus Dur memegang teguh makna demokrasi yang bertujuan untuk kedaulatan rakyat.


"Apa kontribusi Gus Dur terhadap demokrasi di Indonesia? Demokrasi adalah tujuan untuk mencapai kedaulatan rakyat. Gus Dur membela rakyat bukan minta dibela rakyat," tutur Inaya dalam Peringatan Haul Ke-14 Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (16/12/2023) malam.


Inaya mengaku heran karena di masa sekarang, para pendukung calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) selalu bersikap berlebihan menananggapi humor yang dibuatnya. Ia berulang kali ditegur oleh para pendukung capres-cawapres.


"Hari ini kita membela kekuasaan sebegitu besarnya, tapi apakah betul mereka akan membela kita? Apakah mereka akan membela rakyat? Kekuasaan Gus Dur digunakan untuk mereka yang tak memiliki kekuasaan," tegas Inaya, Ketua Panitia Haul Ke-14 Gus Dur di Ciganjur itu.


Inaya kemudian mengingat kembali sosok Gus Dur yang tak haus jabatan. Ia menyebut Gus Dur memilih mundur dari kursi kekuasaannya demi kemaslahatan demokrasi dan semua orang yang selama ini dibelanya.


"Pada 23 Juli 2001, Gus Dur bisa saja mengambil semua perangkat kekuasaan ada di tangan Gus Dur. Gus Dur bisa saja dengan mudah meneruskan, melanjutkan kekuasaan, karena saat itu Gus Dur tidak sedang berhadapan dengan masyarakat, Gus Dur tidak sedang berhadapan dengan rakyat. Gus Dur sedang berhadapan dengan elite yang sedang berlomba-lomba mendapatkan kekuasaan," ucap Inaya.


Menghadapi pihak yang haus kekuasaan, Gus Dur pun hanya dihadapkan pada dua pilihan, yakni tetap berkuasa untuk kepentingan dirinya dan elite atau mundur demi kemaslahatan rakyat. Sikapnya pun dapat menjadi tolok ukur masyarakat dalam memilih pemimpin.


"Kalau kita mau ngecek apabila seorang pemimpin betul-betul membela rakyatnya, kebutuhan rakyatnya gampang. Kita bisa lihat pilihan yang dibuatnya. Kalau ada pilihan bangun jalan yang rusak demi kemaslahatan semua atau bangun jalan tol demi yang bisa pakai jalan tol saja, pemimpinnya milih yang mana," tandasnya.


Perjuangan Gus Dur untuk Demokrasi

Sementara itu, Filsuf Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Karlina Rohima Supelli memberikan sorotan terhadap pernyataan Gus Dur setelah sumpah jabatannya pada 20 Oktober 1999. Kala itu, Gus Dur menyampaikan bahwa tugas mengemban demokrasi bukanlah hal yang ringan mengingat ketegangan politik setelah jatuhnya Orde Baru, di mana keinginan untuk mempertahankan posisi masih tampak.


"Para kiai ingat betul tahun 1970, 1980, 1990 itu ekonomi susah, konflik di daerah banyak sampai banyak orang cemas, Indonesia akan pecah akhirnya. Apalagi masih dibayangi oleh politik Orde Baru yang jenderalnya sudah jatuh tapi tetap minta posisi," ungkap Karlina.


Gus Dur, yang pernah menulis dengan judul Indonesia Baru, menjadikan pemilu Juni 1999 sebagai landasan utama pemikirannya. Karlina mencatat, ada banyak yang bertanya mengapa Gus Dur begitu optimis terhadap kemungkinan Indonesia menghasilkan demokrasi yang berkualitas. 


Jawaban tajam dan analisis Gus Dur menekankan bahwa kesuksesan terletak pada pemilu yang jujur dan adil, sehingga dapat menghasilkan pemerintahan yang benar-benar dipilih oleh rakyat. Pemilu ini menjadi momen pertama demokrasi berjalan secara menyeluruh.


"Jawaban Gus Dur tajam, analisis dan argumennya kuat. Kalau pemilu 1999 bisa berjalan jujur dan adil maka akan menghasilkan pemerintahan yang betul-betul dipilih rakyat. Ini pertama kalinya di bawah Orde Baru pemilu berjalan secara demokratis," terangnya.


Dalam perjalanan 32 tahun, Gus Dur juga telah berhasil memimpin proses demokratisasi, tidak hanya melalui hasil pemilu, tetapi juga melalui pembuatan sejumlah hukum yang melindungi kebebasan berekspresi beragama. Meskipun Indonesia masih dihadapkan pada berbagai kesulitan, Gus Dur mampu mempertahankan dan membela demokrasi.


"Selama 32 tahun, akhirnya proses demokrasi berhasil bukan hanya dari segi hasil pemilu, banyak hukum yang dibuat yang memberikan kebebasan berekspresi, kebebesan beragama. Gus Dur bisa membela demokrasi, mempertahankan di saat Indonesia masih sulit," kata Karlina.


Karlina menegaskan, keberhasilan Gus Dur tidak semata-mata karena demokrasi itu sendiri, melainkan karena dalam demokrasi dibangun hukum yang melindungi martabat manusia. Keadilan menjadi fokus utama Gus Dur untuk menciptakan Indonesia yang lebih demokratis dan adil.


"Mengapa Gus Dur membela demokrasi? Tentu bukan karena demokrasi itu sendiri tapi karena dalam demokrasi dibangun hukum yang akan melindungi martabat manusia, dan kacamatanya Gus Dur itu keadilan," pungkas Karlina.