Indonesia Darurat Sampah: Akar Masalah Kebijakan hingga Perilaku Tak Kunjung Tuntas

Jakarta, NU Online

Aktivis Lingkungan Benedict Wermter menyampaikan bahwa krisis sampah di Indonesia semakin mengkhawatirkan, mulai dari gunungan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA), pencemaran sungai, hingga kebakaran TPA yang berulang.

Ia menjabarkan bahwa 50-60 persen sampah di Indonesia adalah sampah organik dengan berat sebesar 35-40 juta ton per tahun. Menurutnya, hal tersebut menjadi tanda bahwa persoalan ini bukan sekadar isu kebersihan, melainkan darurat lingkungan yang sistemik.

“Persoalan sampah di Indonesia berakar dari kebijakan yang belum tegas dan masih lemahnya perubahan perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan,” ujarnya dalam webinar Indonesia Darurat Sampah: Kenapa Kita Nggak Pernah Benar-Benar Selesai pada Rabu (25/2/2026).

Menurutnya, akar persoalan pertama terletak pada aspek kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada pengurangan sampah dari sumbernya. Regulasi memang telah mengatur pengelolaan sampah dan mendorong prinsip reduce, reuse, recycle (3R). Namun, implementasinya di tingkat daerah masih timpang.

“Kita terlalu fokus pada penanganan di hilir, bukan pengurangan di hulu. Padahal, tanpa pembatasan produksi dan konsumsi plastik sekali pakai, volume sampah akan terus meningkat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kebijakan pengelolaan sampah kerap berhenti pada dokumen perencanaan tanpa pengawasan yang konsisten. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga dinilai belum optimal.

“Masih banyak pemerintah daerah masih bergantung pada kebiasaan dan pola kumpul-angkut-buang ke TPA, tanpa inovasi signifikan dalam pengolahan sampah itu sendiri,” katanya.

Masalah kedua terletak pada sistem pengelolaan yang belum terintegrasi. Benedict menjabarkan bahwa infrastruktur pemilahan sampah dari rumah tangga masih minim, sedangkan fasilitas daur ulang belum mampu menampung seluruh jenis sampah.

“Di banyak wilayah, sampah tercampur sejak dari sumbernya sehingga menyulitkan proses daur ulang. Selama sistemnya tidak mendukung pemilahan sejak awal, masyarakat pun akan kesulitan untuk disiplin,” katanya.

Di sisi lain, lanjutnya, perilaku masyarakat menjadi tantangan tersendiri. Kesadaran untuk memilah sampah dan mengurangi konsumsi plastik masih rendah. Budaya praktis dan konsumtif memperparah produksi sampah harian.

“Perubahan perilaku harus dibarengi dengan sistem yang memudahkan. Tidak adil jika masyarakat diminta memilah, tetapi fasilitasnya tidak tersedia,” tegas Benedict.

Ia menyampaikan bahwa krisis ini butuh pendekatan yang menyeluruh, mulai dari pembenahan kebijakan, penguatan sistem, edukasi publik, hingga penegakan hukum yang tegas.

“Jika tidak ada reformasi serius dalam tata kelola sampah, kita akan terus memanen krisis ekologis di masa depan,” pungkas Benedict.