Kamis, LBM PBNU Gelar Bahtsul Masail soal Pajak dan Perdagangan Karbon

Jakarta, NU Online
Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan menggelar Bahtsul Masail Nasional Pajak dan Perdagangan Karbon, pada Kamis (9/9/2021) secara daring.

 

"Pajak dan perdagangan karbon merupakan hal baru, sehingga perlu dirumuskan secara matang dalam penerapannya," kata Sekertaris LBM PBNU KH Sarmidi Husna kepada NU Online, Selasa (7/9/2021) pagi.

 

Ada beberapa hal yang menurutnya perlu diperhatikan terkait pajak dan perdagangan karbon, yaitu menentukan bentuk/objek pajak karbon yang akan dikenakan, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia dalam proses pencatatan dan pengenaan pajak karbon, dan siapa yang menjadi subjektif pertama dalam hal itu.

 

"Dengan dasar pro-kontra tersebut, LBM PBNU menganggap perlu mengkajinya secara mendalam mengenai hal tersebut dalam forum bahtsul masail dengan tema Pajak dan Perdagangan Karbon,” tuturnya.

 

Selain itu, ada tiga tujuan lain dalam pelaksanaan kegiatan bahtsul masail ini. Pertama, mengkaji bagaimana pandangan fiqih tentang pajak dan perdagangan karbon.

Kedua, menelaah rancangan kebijakan pajak dan perdagangan karbon dari berbagai aspek, baik aspek efektivitasnya dalam mengatasi dampak perubahan iklim, pemasukan negara, serta dampaknya bagi perusahaan dan masyarakat yang akan menjadi objek pajak.

 

Ketiga, menghasilkan rekomendasi atau usulan solutif dalam kebijakan tersebut, sehingga kebijakan yang diterapkan akan membawa kemaslahatan untuk semua.

 

Bahtsul Masail yang digelar melalui aplikasi Zoom Meeting ini, akan melibatkan para kiai dan tokoh. Mereka adalah KH Maksum Mahfud, KH Afifuddin Muhadjir, H Andi Najmi Fuaedi, KH M Najib Bukhori, dan KH Darul Azka. Acara diikuti pula oleh beberapa peserta aktif dari pengurus syuriyah, tanfidziyah PBNU, LBM PBNU, LBM PWNU, Lembaga dan Banom PBNU dan para akademisi, juga beberapa NGO.

 

Tak ketinggalan, dalam forum ini, beberapa narasumber ahli juga akan dihadirkan, di antaranya Direkur Jendral Pengendalian Perubahan Iklim KLHK RI Ir Laksmi Dhewanti, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).
 

Kemudian ada juga Haryadi B Sukamdani, Direktur Institute of Essential Services Reform/Ketua Umum Asosiasi Tenaga Surya Indonesia Fabby Tumiwa, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI Febrio Nathan Kacaribu, Co-Founder Indonesia Research Institute for Decarbonization Paul Butarbutar, dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI H Fathan Subchi.

 

Kontributor: Syifa Arrahmah
Editor: Kendi Setiawan