Katib Aam PBNU Ungkap Tema Besar Pengurus Abad Kedua

Jakarta, NU Online

 

Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof Muhammad Nuh mengungkapkan tema besar kepengurusan PBNU periode 2026–2031 dalam memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama. Tema tersebut menekankan pentingnya memperkokoh fondasi organisasi agar keberlangsungan NU melampaui masa pengabdian para pengurusnya.

 

“Jadi, tentu yang pertama, kita ajak kita semua bersyukur betul ditakdirkan kesempatan untuk berkhidmat di kepengurusan periode PBNU 2026–2031. Ini periode pertama di abad kedua,” kata Prof Muhammad Nuh saat menyampaikan pemaparan dalam rapat koordinasi PBNU.

 

Ia menjelaskan, tema besar kepengurusan abad kedua berangkat dari kesadaran bahwa usia organisasi harus lebih panjang daripada usia para pengurusnya.

 

“Usia organisasi itu harus jauh lebih panjang daripada usia pengurus. Pengurusnya boleh besok kabur dulu, atau kapan tetap kabur dulu, sementara organisasinya enggak boleh. Organisasinya enggak boleh, harus lebih lama,” ujarnya.

 

Karena itu, menurutnya, para pengurus tidak boleh merasa mampu melakukan segala hal sendiri. Masa pengabdian terbatas sehingga perlu membangun fondasi organisasi yang kuat untuk generasi berikutnya.

 

“Enggak boleh kita menganggap seakan-akan kita ini bisa semuanya, enggak boleh, karena usia kita jauh lebih pendek daripada usia organisasinya,” katanya.

 

Prof Nuh mengatakan, upaya memperkokoh fondasi NU pada abad kedua dilakukan melalui sejumlah agenda. Pertama, konsolidasi dan penguatan Qanun asasi dan khitah NU sebagai ruh organisasi.

 

Kedua, reorientasi gerakan dengan mengarahkan perhatian kepada masyarakat di tingkat akar rumput.

 

“Gerakannya kita orientasikan ke periferi, yaitu ke akar rumput kita, karena civil values-nya itu sebenarnya yang harus menerima pertama kali itu ya rakyat yang ada di pelosok-pelosok ini,” tuturnya.

 

Ia menegaskan, gerakan tersebut harus memberikan manfaat bagi struktur organisasi di tingkat bawah hingga masyarakat di wilayah yang NU masih menjadi kelompok minoritas.

 

“Baik kalau dari struktur organisasinya ya ranting, MWC, dan seterusnya, itu yang harus menerima manfaat dari gerakan kita,” katanya.

 

Agenda ketiga adalah memperbaiki tata kelola organisasi dengan menerapkan prinsip good governance. Sementara agenda keempat ialah kaderisasi tanpa henti.

 

“Kaderisasi tiada henti, setiap saat harus ada kader baru, kader baru di bidang apa pun yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama,” ujarnya.

 

Prof Nuh menegaskan, seluruh agenda tersebut harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

 

“Apapun yang kita lakukan, itu orientasinya adalah kemaslahatan,” pungkasnya.