Keadilan Sosial untuk Libatkan Berbagai Pihak Penting untuk Atasi Krisis Iklim

Jakarta, NU Online

Kepala Kebijakan Publik Pijar Foundation, Anthony Marwan menyampaikan bahwa membangun ketangguhan iklim di Indonesia tidak akan pernah efektif jika mengabaikan kesetaraan gender. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Diseminasi Riset Kebijakan bertema Memperkuat Kebijakan Iklim Inklusif untuk Indonesia: Memusatkan Perhatian pada Kesetaraan Gender dan Hak Asasi Manusia di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

“Krisis iklim tidak hanya persoalan lingkungan, tetapi juga persoalan keadilan sosial yang menempatkan perempuan, pemuda, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas sebagai kelompok paling terdampak sekaligus memiliki potensi besar sebagai agen perubahan,” ujarnya.

Anthony menyoroti persoalan struktural dalam pendanaan iklim yang belum menyentuh akar rumput. Padahal, 64 persen UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan. Ironisnya, akses UMKM perempuan terhadap pendanaan hijau masih sangat terbatas.

“Prosedur pendanaan iklim masih terlalu rumit dan birokratis bagi komunitas lokal, sementara penerapan gender budgeting belum konsisten dalam alokasi lintas sektor,” katanya.

Kondisi tersebut tercermin di lapangan. Ia mencontohkan, perempuan di Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami kesulitan memperoleh bahan pewarna alam akibat perubahan musim. Tanpa akses ke forum desa, mata pencaharian mereka terancam.

Di sisi lain, kearifan lokal masyarakat adat dalam menjaga hutan kerap berbenturan dengan standarisasi kebijakan nasional.

“Masyarakat memahami perubahan iklim bukan lewat angka statistik, tapi lewat gagal panen dan hilangnya sumber air,” ucap Anthony.

Data kerentanan perempuan juga disampaikan Direktorat Kesiapsiagaan Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Iis Yulianti. Ia mengungkapkan bahwa dalam bencana di Sumatra, jumlah korban perempuan mencapai 61.237 orang, lebih tinggi dibanding laki-laki sebanyak 56.628 orang.

“Artinya perempuan ini rentan terkena kekerasan, risiko kekerasan berbasis gender (GBV) meningkat saat dan pascabencana, sementara mekanisme perlindungan belum terintegrasi dalam kebijakan iklim,” ujarnya.

Iis menjelaskan, krisis iklim turut memperberat beban perempuan, terutama terkait akses air bersih.

“Kalau di NTT mereka mengeluhkan kendala air akibat krisis iklim yang membuat kekeringan ekstrem. Tapi ternyata perempuan juga tidak putus asa untuk mendapatkan air,” katanya.

Di sektor ekonomi, Iis menyampaikan bahwa meskipun perempuan mengelola mayoritas UMKM, akses terhadap pembiayaan dan teknologi iklim masih terbatas. Kondisi ini membuat UMKM perempuan sangat rentan terhadap guncangan iklim.

Sementara itu, Sekretaris Deputi Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Amurwani Dwi Lestariningsih menyampaikan bahwa ekonomi hijau dan ekonomi biru terus diupayakan untuk pengurangan emisi karbon dengan melibatkan perempuan.

“Kami sedang mendorong ekonomi biru atau ekonomi hijau dalam pengurangan emisi karbon. Misalnya mendaur ulang sampah, kami mendorong perempuan untuk andil mendaur ulang sampah yang saat ini bisa dijual kembali sehingga menghidupkan sektor UMKM perempuan,” ujarnya.