Jakarta, NU Online
Penyelenggaraan haji tahun 2018 telah memasuki tahapan akhir. Kini jemaah haji gelombang I mulai diterbangkan pulang ke Tanah Air sejak Senin (27/08) kemarin. Sedang gelombang II siap didorong ke Madinah mulai Jumat (31/08) besok. Namun Kementerian Agama tak buang-buang waktu untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji berikutnya, dengan menyiapkan delapan inovasi haji tahun 2019.
“Pertama, fast track (jalur cepat) imigrasi, akan diberlakukan kepada seluruh jemaah di 13 embarkasi,” ungkap Menag saat Exit Meeting Evaluasi Sementara Operasional Haji 2018, Rabu (29/08) malam di Jeddah seperti dikutip dari laman resmi Kemenag.go.id. Menurut Menag, pembentukan kelompok terbang (kloter) jemaah akan dilakukan sejak awal.
“Konfigurasi manifest di pesawat sudah diatur, berdasarkan regu dan rombongan, tidak diserahkan kepada daerah,” tandas Menag. Berdasarkan evaluasi tahun ini, kebijakan pengaturan sejak awal itu dilakukan agar jemaah tidak terpecah saat memasuki jalur cepat imigrasi.
“Kedua, sistem sewa hotel di Madinah seluruhnya akan menggunakan full musim,” ungkap Menag. Langkah ini diharapkan bisa mengatur dan memastikan penempatan jemaah sejak awal. “Kita mulai berusaha meminimalkan ketergantungan dengan majmuah,” imbuh mantan Wakil Ketua MPR ini.
Ketiga, terkait dengan Armuzna. Pada tahun ini jumlah tenda sangat terbatas, bahkan ada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang mengkapling tenda. “Dibutuhkan kejelasan dan ketegasan sikap petugas dan kedepan tenda harus ada nomor, sehingga tidak ada lagi saling klaim,” sambungnya.
Keempat, yang tidak kalah penting menurut Menag adalah revitalisasi Satuan Tugas Operasional Armuzna. “Tahun depan menggunakan pemetaan yang jelas, kualifikasi, komposisi dan jumlah petugas setiap pos,” kata putra bungsu mantan Menag KH Saifuddin Zuhri (alm) itu.
Kelima, Menag menilai jemaah memerlukan panduan yang intinya mempermudah ibadah haji. “Ibadah haji semestinya dipermudah, jangan dipersulit,” jelas Menag seraya menambahkan, ibadah haji dapat menggunakan pendapat yang paling mudah sepanjang ada landasannya.
“Keenam, intensifkan sistem laporan haji terpadu, pelaporan dengan cara manual harus segera ditinggalkan,” ungkapnya lagi. Menag meminta agar sistem pelaporan dengan aplikasi harus segera dibangun. “Sistem informasi harus terintegrasi dengan kloter maupun non-kloter,” tambahnya.
Ketujuh, strukturisasi kantor daerah kerja (daker). “Kantor daker harus segera bisa dioptimalkan dengan sistem layanan terpadu sehingga setiap orang dapat terlayani dengan baik,” ingat Menag.
Terakhir kedelapan, Menag meminta bidang kesehatan diperhatikan dari hulu. “Saya ingin rekam kesehatan jemaah terintegrasi dengan sistem aplikasi terpadu, juga monitoring kesehatan jemaah haji sejak awal dilakukan,” pungkas Menag. (Red: Ahmad Rozali)
