Nasional
Keterhubungan Masyarakat dengan Industri, Isi Kekosongan Perang Dagang AS dan China
Rabu, 28 Agustus 2019 | 00:00 WIB
Ketua Dewan Pembina Front Mahasiswa Nahdlatul Ulama (FMNU) Hery Haryanto Azumi (Foto: Syakir NF/NU Online)
Jakarta, NU Online
Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China sudah berlangsung setahun. Tarik ulur persoalan harga di antara mereka masih belum menemui titik final sampai sekarang. Dampaknya sudah terasa di berbagai negara, tak terkecuali di Indonesia.
Meskipun demikian, di tengah pergolakan itu tetap harus dicari peluang untuk menghasilkan manfaat. Ketua Dewan Pembina Front Mahasiswa Nahdlatul Ulama (FMNU) Hery Haryanto Azumi mengungkapkan bahwa masyarakat bisa memanfaatkannya dengan membuat produk sederhana.
“Bagaimana masyarakat Indonesia mengambil manfaat, mengambil keuntungan dari perang dagang. Manfaat itu tidak dapat diambil tanpa kapasitas industrial, yaitu kemampuan masyarakat untuk membuat produk tertentu walaupun dengan skala sederhana, skala kecil karena industri proses waktu sejarah waktu yang panjang,” jelasnya usai mengisi diskusi yang digelar oleh FMNU dengan tema Dampak Perang Dagang Amerika-China terhadap Indonesia di Tebet, Jakarta, Selatan, Senin (26/8).
Menurutnya, hal penting adalah mengkoneksikan masyarakat Indonesia dengan kalangan industri. “Jadi masyarakat kita yang punya kemampuan industrial bisa mengambil bagian dengan mengintegrasikan dengan kelompok industri besar,” ujarnya.
Dalam sebuah perusahaan besar yang memproduksi berbagai alat rumah tangga, misalnya, masyarakat dapat berperan dengan memproduksi bagian-bagian kecilnya yang disuplai ke perusahaan besar tersebut.
“Saya kira tidak terlalu sulit bagi masyarakat kita untuk memproduksi sebagian sparepart-nya dari barang-barang yang diproduksi. Karena, itu sebetulnya barang-barang rumah tangga yang tidak terlalu sulit dibuat dari segi teknologinya,” jelasnya.
Dengan demikian, imbuhnya, masyarakat akan dapat terintegrasi dengan jaringan produksi nasional sehingga otomatis mereka mendapatkan manfaat dari produksi tersebut.
Di samping itu, Indonesia sebetulnya paling potensial dalam produksi hasil pertanian mengingat negaranya yang agraris dengan luas tanah yang melimpah meski kurang maksimal dalam pemanfaatannya.
Karenanya, terangnya, pemerintah membuka lahan baru untuk membuat produksi nasional itu berbanding lurus dengan kebutuhan pangan nasional. Namun dalam konteks industri, menurutnya, industri pertanian juga harus digalakkan agar produk yang dijual petani tidak lagi barang mentah tetapi sudah menjadi barang olahan atau setengah jadi sehingga nilai tambahannya juga bisa kembali ke petani.
Oleh karena itu, Hery menegaskan bahwa pemeritnah harus mendukung penuh langkah-langkah untuk melakukan upaya industrialisasi nasional, membangun kapasitas industri nasional sehingga masyarakat dalam skala atau dalam lingkungan paling kecil itu bisa berproduksi.
“Seperti yang sudah dilakukan di Tiongkok, masyarakat hanya membuat mur saja bisa hidup. Jadi mereka memasukkan diri dalam jaring-jaring produksi nasional Tiongkok. Misal ada pabrik besar mainan, masyarakat bisa ambil bagian terkecil dari situ, entah bautnya, entah bagian apanya. Jadi masyarakat otomatis terlibat dalam industri ini,” jelas deklarator Forum Satu Bangsa itu juga.
Memang, menurutnya, di China menggunakan konsep Fishbond, tulang ikan. Jadi, lanjutnya, bahan mentah sampai ke barang jadi itu terkoneksi dalam sebuah sistem jaring produksi. Ia mencontohkan bahan baku dari timah, maka seluruh line industrinya dari timah.
“Kita tinggal melakukan pemetaan aja, ada pohon industri nasional yang bisa kita petakan sehingga kita tahu akan produksi apa dari barang apa banch marketnya di mana. Di sinilah interkoneksi antara bahan baku dengan pasar, yang kita lakukan adalah interkoneksi ini, mata rantai suplying managementnya. Kita bisa mengembangkan konsep logistik yang sesuai dengan rencana industri yang kita lakukan tadi,” jelasnya.
Koneksi dengan "Platform" Digital
Selain itu, Indonesia juga harus membangun kemandirian platform. Artinya, negara ini harus mempunyai data center di Indonesia. kuncinya adalah bagaimana kedaulatan teknologi souverenty techology, industri digitalnya harus membangun data center di Indonesia.
“Di dalam negeri juga harus mengembangkan yang sama dengan data center-nya di Indonesia sehingga kita bisa mengetahui, mengerti behaviour-nya pasar Indonesia sehingga kita bisa memanfaatkan itu dengan baik. Big data ini kata kunci algoritma tertentu,” katanya.
Menurutnya, pemerintah melalui Presiden Jokowi saat ini mempunyai kepedulian di situ. Beberapa kali, katanya, dalam penyampaiannya, Jokowi mengatakan Indonesia adalah tempat yang sangat subur untuk industri startup yang bermuatan teknologi lebih besar.
Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa konsep pengembangannya harus berbeda dengan apa yang sudah dikembangkan dan dijalankan di China dan Amerika mengingat kondisi perekonomian dan lingkungan sosialnya juga yang berbeda.
“Konsepnya pasti berbeda karena Tiongkok memiliki model yang berbeda, Partai komunis mengendalikan pengusaha. Kalau di Indonesia kan pengusaha dan politik saling membantu, mendukung dan saling berkongsi istilahnya. Ini harus kita turunkan sampai level produksi. Yang pasti kita harus berbeda dengan Amerika, dengan China, kita menyusun sendiri agenda kita demi kepentingan bangsa kita,” tegasnya.
Pewarta: Syakir NF
Editor: Abdullah Alawi
Editor: Abdullah Alawi
Terpopuler
1
LAZISNU Gelar Lomba dengan Total Hadiah Rp69 Juta, Ini Link Pendaftarannya
2
Kolaborasi LD PBNU dan LTM PBNU Gelar Standardisasi Imam dan Khatib Jumat Angkatan Ke-4
3
Cara Wudhu di Toilet agar Tidak Makruh
4
UI Minta Maaf soal Disertasi Bahlil Lahadalia, Kelulusan Ditangguhkan, Moratorium SKSG
5
Hukum Merokok saat Berkendara di Jalan Raya
6
Hukum Cukur Alis Wanita Bersuami
Terkini
Lihat Semua
