Ketua PBNU: Negara yang Membuat Warganya Takut Tak Bisa Disebut Demokratis

Jakarta, NU Online 

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mohamad Syafi’ Alielha atau Savic Ali menilai demokrasi tidak dapat diukur semata dari keberadaan pemilu. Menurutnya, demokrasi runtuh ketika negara justru menciptakan rasa takut di tengah warga melalui pembungkaman kritik, kekerasan aparat, serta absennya perlindungan terhadap hak-hak dasar.​​​​​

Savic Ali menjelaskan, salah satu penanda utama negara demokratis adalah rasa aman warga untuk menyampaikan pendapat. Ketika kebebasan berekspresi dibatasi dan kritik berujung kriminalisasi, negara telah bergerak menjauh dari prinsip pemerintahan yang berpihak pada rakyat.

 

Ia menekankan bahwa kekuasaan secara alamiah cenderung korup dan karena itu harus diawasi. Namun, pengawasan hanya mungkin berjalan bila ruang kebebasan tetap dijaga. 

“Kalau ruang berbicara diambil, kontrol publik ikut mati,” ujarnya dalam diskusi bertema Islam, HAM, dan Dinamika Demokrasi di Outlier Cafe, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (27/2/2026).

 

Dalam pandangannya, rasa takut yang dialami warga hari ini bukan muncul tanpa sebab. Ia menyoroti berbagai kasus kekerasan aparat, penanganan hukum yang tidak transparan, hingga impunitas yang membuat pelanggaran tidak tersentuh proses keadilan. Situasi tersebut, menurut Savic Ali, menciptakan kesan bahwa nyawa dan keselamatan warga terutama kelompok kecil tidak diposisikan sebagai nilai utama.

Savic Ali menilai kondisi ini berbahaya bagi demokrasi. Negara yang demokratis, kata dia, semestinya tidak merasa terancam oleh kritik warganya. 

 

“Ketika negara mudah menciptakan ketakutan dan rasa tidak aman, maka secara prinsip ia tidak lagi bekerja dalam kerangka demokrasi,” ujarnya.

 

Ia juga mengingatkan bahwa demokrasi tidak hanya soal suara mayoritas. Tanpa perlindungan hak, demokrasi justru bisa jatuh pada tirani mayoritas. Karena itu, kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap hak hidup, harta, serta martabat manusia tidak boleh dikorbankan atas nama stabilitas atau niat baik kekuasaan.

 

Dalam konteks keislaman, Savic Ali menegaskan bahwa praktik kekuasaan yang mengabaikan keselamatan dan rasa aman warga bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam. Islam, menurutnya, meletakkan perlindungan jiwa dan kemaslahatan sebagai fondasi utama yang wajib dijaga oleh pemimpin.

“Kalau negara menciptakan ketakutan, menghilangkan rasa aman, dan menutup ruang kritik, itu bukan hanya masalah demokrasi, tapi juga persoalan etika dan nilai,” katanya.

 

Savic Ali memperingatan bahwa demokrasi yang kehilangan rasa aman akan sulit dipulihkan. Tanpa jaminan kebebasan dan perlindungan hak, negara berisiko bergerak ke arah kekuasaan yang semakin tertutup dan sentralistis, jauh dari cita-cita pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.