Nasional

Hadapi Musim Kemarau, Pakar Pertanian UGM: Perlu Adanya Mitigasi Waduk

NU Online  ·  Kamis, 11 Juni 2026 | 08:30 WIB

Hadapi Musim Kemarau, Pakar Pertanian UGM: Perlu Adanya Mitigasi Waduk

Waduk menyimpan pasokan air yang dapat dimanfaatkan ketika kemarau untuk mengairi lahan pertanian (Foto: Grid)

Jakarta, NU Online

Prediksi puncak musim kemarau pada Juli hingga September 2026 membuat ancaman kekeringan kembali menjadi perhatian sektor pertanian nasional. Di tengah ketergantungan produksi pangan pada ketersediaan air, Guru Besar bidang Pertanian Universitas Gadjah Mada, Prof Subejo, menilai langkah mitigasi waduk dan pengelolaan air harus segera diprioritaskan agar risiko kerugian petani dapat ditekan.


Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia terjadi pada Juli hingga September 2026. Menanggapi kondisi tersebut, Prof Subejo menekankan pentingnya memanfaatkan sisa curah hujan yang masih terjadi di sejumlah wilayah untuk menyiapkan cadangan air sejak dini.


“Mumpung masih ada air hujan di beberapa tempat, perlu adanya mitigasi menampung air hujan misalnya di waduk atau embung, itu bisa diantisipasi,” ujarnya kepada NU Online, Rabu (10/6/2026).


“Kalau ternyata harusnya hujan dan ternyata belum datang, petani bisa memanen air hujannya, itu bisa dimanfaatkan,” sambungnya.


Menurutnya, strategi jangka pendek seperti waduk mikro dan penampungan air tingkat desa memang penting, tetapi tidak cukup untuk menghadapi kekeringan berskala luas. Ia menilai pemerintah juga perlu menyiapkan infrastruktur besar di sentra produksi pangan.


“Saya kira juga dalam jangka menengah dan panjang harus disiapkan infrastruktur yang besar, misalnya bendungan-bendungan yang besar di sentra-sentra produksi sehingga ketika terjadi kekeringan bisa dikeluarkan airnya di saat yang tepat,” katanya.

 

Selain persoalan infrastruktur, Prof Subejo menyoroti lemahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) petani dalam menghadapi perubahan iklim.


Ia mengatakan bahwa program sekolah lapangan iklim milik BMKG masih sangat terbatas dibandingkan jumlah petani Indonesia yang mencapai sekitar 29 juta orang.


“Jadi saya kira masih sangat jauh upaya untuk mendorong kapasitas SDM supaya dia adaptif terhadap perubahan iklim, itu masih belum cukup untuk meningkatkan SDM petani kita,” tuturnya.


Prof Subejo mengungkapkan bahwa banyak petani belum mampu mengakses informasi perubahan iklim secara cepat. Karena itu, literasi iklim di tingkat desa perlu diperkuat agar petani dapat menyesuaikan waktu tanam berdasarkan prediksi curah hujan dan hari hujan.


Ia juga menekankan pentingnya komunikasi antara petani dan penyuluh pertanian. Menurutnya, akses informasi cuaca dan varietas tanaman menjadi kunci pengambilan keputusan di lapangan.


“Kuncinya ada di komunikasi petani dan penyuluh. Kalau informasinya jelas, petani bisa ambil keputusan yang lebih tepat di lapangan,” terangnya.

Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi terbaru!
Gabung Sekarang