Ketua Umum PBNU Gus Yahya Hadiri Sidang Tahunan MPR 2026 

Jakarta, NU Online

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Gus Yahya hadir bersama sejumlah tokoh dan pejabat negara dalam agenda kenegaraan yang menjadi rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sidang tersebut turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sidang Tahunan MPR 2026 menjadi salah satu agenda penting lembaga negara karena mempertemukan pimpinan MPR, DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, serta​​​​​​sejumlah pejabat negara dan tokoh nasional.

Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan mengenai kondisi dan arah pemerintahan Indonesia. Pidato Presiden menjadi bagian utama dari rangkaian Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD.

Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tampak hadir dalam agenda kenegaraan tersebut bersama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla.

 

Berdasarkan pantauan NU Online di lokasi, Jokowi hadir di Ruang Rapat Paripurna bersama Jusuf Kalla mengikuti rangkaian Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI. Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin serta Wakil Presiden ke-11 RI Boediono juga tampak hadir dalam sidang tersebut.

 

Sidang Tahunan MPR RI merupakan agenda konstitusional tahunan yang mempertemukan pimpinan lembaga negara, anggota DPR, DPD, jajaran kabinet, hingga sejumlah tokoh nasional. Dalam sidang ini, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

 

Rangkaian agenda dilanjutkan dengan Rapat Paripurna DPR RI pada siang hari, dengan salah satu pokok bahasan penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan. RAPBN 2027 akan menjadi dasar arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang.