Krisis Air Bersih Kian Parah Perempuan Tanggung Beban Terbesar

Jakarta, NU Online

Krisis air bersih yang semakin meluas di berbagai daerah dinilai bukan semata dampak perubahan iklim dan musim kemarau, melainkan juga cerminan lemahnya tata kelola sumber daya alam.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai Krisis air bersih yang semakin meluas di berbagai daerah yang menyebabkan perempuan menjadi kelompok paling terdampak akibat krisis tersebut karena masih memikul beban domestik yang sangat bergantung pada ketersediaan air.

Pengkampanye Pangan dan Ekosistem Esensial Eksekutif Nasional Walhi Musdalifah mengatakan bahwa krisis iklim, cuaca panas, dan kekeringan tidak dapat dipisahkan dari persoalan krisis air bersih yang kini semakin mengkhawatirkan.

“Misalnya perempuan itu tidak bisa jauh dari air bersih. Perempuan setiap bulannya menstruasi, dan tanggung jawab domestik, misalnya mencuci piring, mencuci pakaian, dan lain sebagainya,” ujarnya saat ditemui NU Online di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Ia mengatakan bahwa kondisi tersebut membuat perempuan menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi dampak krisis ekologi. Selain menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak sedikit perempuan yang harus mengeluarkan biaya lebih besar demi memperoleh air bersih.

“Yang paling rentan mengalami dampak berlapis itu perempuannya. Tidak sedikit perempuan yang harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak untuk mendapatkan air bersih. Misalnya teman-teman di daerah Nusa Tenggara Barat yang sering mengalami kekeringan dan kesulitan mendapatkan air bersih,” ucapnya.

Musdalifah menegaskan bahwa air merupakan kebutuhan dasar sekaligus bagian dari hak atas pangan masyarakat. Menurutnya, negara tidak cukup hanya menyediakan sarana distribusi seperti pipa, pompa, atau infrastruktur lainnya, tetapi juga wajib memastikan keberlanjutan sumber air bersih.

“Air itu kebutuhan dasar dan air bagian dari hak atas pangan masyarakat. Negara harus memastikan bagaimana masyarakatnya mendapat air, tidak hanya membagikan pipa, menyediakan pompa, menyediakan alat-alatnya, tetapi yang harus dipikirkan adalah apakah sumber air bersihnya itu tersedia atau tidak,” tegasnya.

Musdalifah juga menyoroti pemerintah yang dinilai belum belajar dari berbagai bencana ekologis yang terus berulang.

“Pemerintah ini kan selalu gagal dalam mencegah kekeringan yang juga dalam konteks krisis air bersih,” katanya.

Ia menambahkan, respons pemerintah selama ini masih didominasi langkah-langkah adaptif yang bersifat sementara.

“Pemerintah itu kecendurungannya terlihat melakukan hanya upaya adaptasi. Begitu ada terjadi kekeringan, diberikan pompa dan pipa. Tidak melihat dalam konteks akar persoalan kenapa itu yang terjadi, dan seharusnya itulah yang kemudian diselesaikan,” katanya.

Walhi mendesak pemerintah tidak lagi mengandalkan kebijakan jangka pendek saat bencana terjadi, melainkan harus mengevaluasi kebijakannya untuk kepentingan yang lebih panjang.

“Langkah yang harus segera dilakukan adalah mengevaluasi seluruh izin pertambangan, terutama yang berada di kawasan rentan kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, agar akar persoalan krisis air bersih dapat diselesaikan secara menyeluruh,” pungkasnya.