Krisis Ekologis Dinilai Cerminkan Ketimpangan Relasi Kuasa, Kebutuhan Perempuan Kerap Terpinggirkan

Jakarta, NU Online

Krisis ekologis tidak hanya berbicara tentang kerusakan lingkungan, tetapi juga mencerminkan ketimpangan relasi kuasa yang membuat kebutuhan perempuan kerap terpinggirkan.

Dampak kerusakan alam, perubahan iklim, dan pencemaran lingkungan dinilai berkelindan dengan persoalan kontrol atas sumber daya serta ketidakadilan sosial yang langsung dirasakan perempuan.

Founder Bhumi Perempuan Asterlita Tirsa Raha mengatakan bahwa krisis ekologis tidak bisa dipahami sebagai persoalan alam semata. Menurutnya, ada relasi kuasa yang membentuk cara sumber daya dikelola sekaligus menentukan siapa yang paling merasakan dampaknya.

“Pendekatan Feminist Political Ecology (FPE) melihat bahwa kerusakan lingkungan tidak terjadi secara alami atau netral. Itu terbentuk melalui relasi kekuasaan yang menentukan,” ujarnya dalam Webinar bertajuk Perempuan Muda dan Krisis Ekologi: Siapa yang Menanggung Beban? pada Kamis (5/2/2026).

Ia menjelaskan, pendekatan tersebut menolak narasi yang menempatkan perempuan semata sebagai korban krisis iklim. Perempuan, khususnya perempuan muda, justru dipandang sebagai subjek yang aktif merespons situasi ekologis.

“Sebaliknya, perempuan muda dilihat sebagai subjek ekologis yang mengalami, memaknai, merespons, dan menciptakan strategi bertahan hidup di tengah krisis yang semakin kompleks,” katanya.

Asterlita juga menekankan bahwa tubuh perempuan merupakan ruang politik yang kerap luput dari perhatian dalam kebijakan lingkungan. Tubuh tidak hanya bersifat personal dan biologis, tetapi menjadi ruang tempat ketimpangan sosial dan perubahan lingkungan dirasakan secara langsung.

“Pencemaran air memengaruhi kesehatan reproduksi, perubahan iklim meningkatkan beban kerja domestik, dan bencana lingkungan memengaruhi rasa aman serta kesejahteraan emosional. Tubuh perempuan bukan hanya korban, tetapi juga ruang resistensi dan tindakan politik,” ucap Asterlita.

Senada dengan itu, Pengasuh Pesantren Ath-Thaariq Garut, Jawa Barat, Nissa Wargadipura mengkritik konstruksi patriarki yang selama ini melekatkan peran perempuan pada ruang domestik seperti sumur, dapur, dan kasur.

Ia menjelaskan tentang konsep ekofeminisme yang mendorong pemaknaan ulang atas tiga ruang tersebut sebagai fondasi keberlanjutan hidup.

“Sumur melambangkan air, kebutuhan utama bagi tubuh dan reproduksi perempuan serta anak-anaknya,” ujar Nissa, salah satu penerima penghargaan FAO Heroes 2024 atau Pahlawan Pangan dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO).

Ia menegaskan bahwa ketersediaan air bergantung pada upaya manusia merawat hutan dan terus menanam. Karena itu, tanggung jawab ekologis, menurutnya, harus dipikul bersama oleh perempuan dan laki-laki.

Dapur, lanjutnya, dapat dimaknai sebagai ekosistem pangan yang menentukan kualitas gizi dan kesehatan generasi.

"Dari tanah yang subur tumbuh aneka tanaman menghasilkan makanan bergizi tinggi,” katanya.

Sementara kasur dimaknai sebagai kebutuhan dasar tubuh untuk beristirahat secara cukup dan berkualitas, yang berpengaruh pada kesehatan dan daya tahan manusia.

“Dengan waktu tidur 7-8 jam dan asupan gizi yang baik, kita bisa menumbuhkan regenerasi yang sehat, kuat, dan cerdas,” katanya.

Nissa juga mengajak masyarakat menerapkan pemaknaan baru atas sumur, dapur, dan kasur sebagai bagian dari pendidikan anak di lingkungan keluarga.

“Sekolah saja tidak cukup. Anak-anak butuh keterampilan yang diasah melalui sekolah-sekolah kehidupan,” pungkasnya.