Krisis Kekeringan Kian Parah, LPBI PBNU Soroti Kerusakan Hutan dan Tata Kelola Air

Jakarta, NU Online

 

Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPBI PBNU) menilai bahwa krisis kekeringan yang melanda berbagai wilayah Indonesia tidak hanya dipicu oleh faktor cuaca, tetapi juga dipengaruhi lemahnya tata kelola sumber daya air dan kerusakan lingkungan yang terus berlangsung.

 

Anggota LPBI PBNU Anwar Sjani mengatakan persoalan kekeringan harus disikapi secara menyeluruh karena melibatkan faktor alam sekaligus aktivitas manusia yang memperparah kondisi.

 

Menurutnya, faktor pertama yang menjadi penyebab kekeringan adalah kondisi alam dan perubahan iklim. Musim kemarau yang berlangsung lebih panjang serta pola hujan yang tidak menentu menyebabkan debit air sungai mengalami penurunan hingga sekitar 20 persen di sejumlah daerah.

 

“Di beberapa tempat itu memang El Nino berulang terus. Dan ini akhirnya menyebabkan memperparah kekeringan. Memang faktor-faktor ini agak sulit sih kita mengatasinya karena ada faktor alam,” ujarnya kepada NU Online, Rabu (8/7/2026).

 

Selain faktor iklim, Anwar menyoroti ketimpangan distribusi sumber daya air di Indonesia. Menurutnya, potensi air nasional sebenarnya melimpah, tetapi penyebarannya tidak merata sehingga banyak daerah tetap mengalami kekeringan.

 

Ia mencontohkan Waduk Jatiluhur yang memiliki debit air cukup tinggi dan mampu memasok kebutuhan air hingga Jakarta. Namun, wilayah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak memiliki kemudahan serupa sehingga membutuhkan pembangunan waduk berkapasitas besar sebagai penampung cadangan air.

 

Faktor lain yang dinilai paling mendesak untuk dibenahi adalah dampak aktivitas manusia. Ia menegaskan bahwa alih fungsi hutan dan lahan menjadi kawasan permukiman maupun industri telah mempercepat deforestasi dan menghilangkan kawasan resapan air.

 

“Deforestasi itu menghilangkan daerah-daerah resapan air, air hutan berkurang secara drastis. Itu faktor penyebab utamanya tata kelola dan itu juga pasti disebabkan (oleh) manusia yang buat ini,” katanya.

 

Anwar juga menyoroti pencemaran limbah industri yang dinilai masih lemah pengawasannya. Menurutnya, setiap limbah industri seharusnya dipantau secara ketat oleh kementerian terkait agar tidak mencemari sungai dan lahan pertanian hingga menyebabkan sumber air menjadi tidak layak digunakan.

 

Selain itu, Ia menilai eksploitasi air tanah, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, turut memperburuk krisis air.

 

“Ini terutama di beberapa kota besar seperti Jakarta, menyebabkan banyak penurunan permukaan air tanah. Kenapa? Hampir semuanya, mungkin gedung-gedung besar, yang pasti gedung-gedung bertingkat, itu masih menggunakan air tanah,” ucapnya.

 

Anwar menekankan perlunya pembenahan tata kelola air, perlindungan kawasan hutan, serta pengawasan terhadap industri sebagai langkah penting untuk mengurangi risiko kekeringan yang terus meningkat.