LP PBNU: Benahi Transportasi Publik daripada Pakai MyPertamina

Jakarta, NU Online
Pengurus Lembaga Perekonomian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LP PBNU) Amrul Hakim menilai kebijakan push and pull, dengan memperbanyak transportasi publik lebih tepat dibanding menyortir penerima subsidi pertamina melalui aplikasi MyPertamina atau website subsiditepat.mypertamina.id.

“Baiknya pemerintah membenahi moda transportasi publik, salah satunya dengan memperbanyak bus untuk Trans Jakarta. Sementara kendaraan pribadi mulai dikurangi,” kata Amrul saat dihubungi NU Online, Selasa (5/6/22).

Selain itu, kata dia, perlu ada pembenahan terminal-terminal yang ada sekarang ini agar masyarakat kembali menggunakan transportasi publik.  “Memodernisasi terminal dan angkutan umum menjadi penting untuk menarik minat masyarakat menggunakan transportasi publik dibanding kendaraan pribadinya,” katanya lagi.

Hal itu, ia sarankan karena pembelian solar dan pertalite melalui aplikasi MyPertamina dinilai kurang efektif jika diterapkan. Kebijakan tersebut memang bertujuan memastikan BBM bersubidi bisa benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang menjadi sasaran subsidi namun belum tentu sasaran penerima BBM bersubsidi itu dapat menggunakan aplikasi tersebut.

“Sasarannya mungkin untuk masyarakat menengah ke bawah, tapi pendataannya itu masih akan kecolongan karena satu orang bisa saja mempunyai tiga mobil itulah yang membuatnya tidak efektif,” ungkap Amrul.

“Atau pengguna tidak bisa menggunakan aplikasinya,” sambungnya.  

Terlepas dari itu, Amrul setuju soal efesiensi bahan bakar yang dilakukan pertamina. Hal itu memang diperlukan untuk menyiasati beratnya tantangan bisnis di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia akibat disrupsi rantai pasok dan kondisi pandemi yang masih berlangsung. Ditambah lagi dengan dinamika geopolitik yang dipicu konflik Ukraina-Rusia.

“Masyarakat juga perlu mengetahui harga domestik minyak ini harus mengikuti harga pasar sehingga dalam penggunaannya rakyat harus bisa efisien,” ujarnya.

Selain itu, tambah dia, menekan tingkat konsumsi bahan bakar merupakan langkah yang tepat tidak hanya untuk menghadapi krisis energi yang saat ini sedang melanda dunia, namun juga untuk memangkas pengeluaran masyarakat secara signifikan.

Seperti diketahui, pemerintah memberlakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar, dengan mengharuskan pengguna kendaraan roda empat untuk mendaftar di aplikasi MyPertamina untuk mendapat kode QR guna bertransaksi saat membeli BBM bersubsidi SPBU.

Ketentuan itu, mulai berlaku per 1 Juli 2022, sehingga masyarakat pemilik kendaraan roda empat yang menggunakan BBM bersubsidi wajib mengunduh aplikasi MyPertamina dan mendaftar guna mendapat kode QR.  

Aplikasi MyPertamina di Play Store mendapatkan rating sebesar 1,3 dari 5 (tanda bintang) per Ahad (3/7/2022). Rata-rata pengguna mengeluhkan performa aplikasi yang masih lamban, bahkan ada yang mengaku tak bisa mendaftar.

Pewarta: Syifa Arrahmah
Editor: Muhammad Faizin