MPR RI Dorong Pemerintah Tindak Tegas Gerakan Khilafah

Jakarta, NU Online
Majelis Permusyaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) akan mendorong pemerintah untuk menindak secara tegas terhadap gerakan-gerakan yang mempropagandakan negara berdasarkan khilafah.
<>
Demikian dikatakan oleh Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin dalam diskusi yang bertajuk “Menggugat Empat Pilar” di Kantor PBNU lantai delapan, jalan Kramat Raya nomor 164, Jakarta Pusat, Jumat (2/8) sore.

“Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah fenomena belakangan. Kita tentu harus serius dengan kehadiran HTI,” kata Lukman Hakim.

Lukman Hakim Saifuddin menilai pemerintah kurang serius menangani gerakan-gerakan yang merongrong Pancasila. Selain pemerintah, ia juga mengimbau masyarakat luas untuk tidak melakukan pembiaran terhadap gerakan-gerakan khilafah tersebut.

“Pemerintah seperti tutup mata terhadap ancaman gerakan khilafah,” kata Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Mashdar F Masudi dalam forum yang sama.

Di hadapan sedikitnya 70 peserta diskusi, KH Mashdar mengatakan bahwa negara-negara Islam sedang terjadi gejolak hebat di Timur Tengah. Ideologi absolut dan hitam-putih persoalan membuat keamanan tak kunjung datang.

“Kalau negara Islam saja sudah seperti itu, apalagi negara dengan sistem khilafah yang sangat absolut,” tegas KH Mashdar.

Dalam diskusi yang difasilitasi Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM NU), Lukman Hakim menjelaskan bahwa sosialisasi Empat Pilar menjadi salah satu program utama MPR RI.

Karena, sambung Lukman Hakim Saifuddin muncul sejumlah fenomena-fenomena aktual yang mengikis nilai-nilai Pancasila mulai dari gerakan separatis, gerakan kekerasan, gerakan khilafah, perilaku sewenang-senang pejabat publik.


Penulis: Alhafiz Kurniawan