Nasionalisme Berkurang Bukan di Rakyat, Tapi Pejabat

Jakarta, NU Online
Wakil Ketua Pengurus Pusat Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) NU Ahmad Suaedy menilai mubazir tentang kebijakan Kementerian Pertahanan tentang perekrutan pemuda 18- 50 tahun untuk dilatih bela negara.
<>
Menurut dia, hal itu mubazir karena tidak tuntasnya sosialisasi maksud dan tujuan serta cara pandang dan target yang akan dicapai dalam bela negara.

“Kalaupun untuk membangun kekuatan pertahanan, syaratnya tidak sesederhana ini. Harus ada payung hukum setara undang-undang yang mengatur. Dan juga kita tidak dalam keadaan darurat perang,” ujarnya pada Diskusi Jumatan Tashwirul Afkar di Perpustakaan PBNU, Jumat (30/10).

Ia menambahkan, jika hal itu diambil dari Revolusi Mental-nya Presiden, juga tidak tepat dijalankan Kementerian Pertahanan. Mestinya kementerian yang menangani pendidikan, yaitu Kementerian Pendidikan Kementerian Agama.

Jika tujuan bela negara itu untuk menanamkan rasa nasionalisme, sambungnya, juga salah sasaran. Karena yang berkurang rasa nasionalisme itu bukan pada rakyat, melainkan pada elit-elit pejabat.

“Banyaknya korupsi, kolusi, nepotisme serta dinasti-dinasti dalam jabatan, itulah yang merusak nasionalisme,” tegasnya.  

Narasumber lain, Direktur Institute for Defence Security and Peace Studies Mufti Makarim mengatakan, arti bela negara itu lentur. Orang bisa melakukan bela negara dengan cara apapun, tidak harus mengikuti pakem tentara saja.

Ia mencontohkan, bagi para atlite yang membela negara untuk meraih medali emas, itu juga bagian dari bela negara.

Forum kajian ini diadakan setiap Jumat pukul 13.30 WIB di perpustakan PBNU dalam rangka mengkaji isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat. Terbuka untuk siapa pun. (Faridur Rohman/ Abdullah Alawi)