Seruan 13 Kiai Sepuh tentang AHWA Jelang Pembukaan Munas dan Konbes NU 2026

Kediri, NU Online

Sejumlah kiai sepuh berkumpul di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, Jawa Timur, pada Sabtu (20/6/2026). Pertemuan ini dilakukan jelang Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU) 2026.

 

Para kiai sepuh itu adalah (1) KH Nurul Huda Jazuli (PP Ploso/Mustasyar PBNU), (2) KH Anwar Manshur (PP Lirboyo/ Mustasyar PBNU/Rais Syuriyah PWNU Jawa Timur), (3) KH A Kafabihi Mahrus (PP Lirboyo/ Rais Syuriyah PBNU), (4) Prof KH Ma'ruf Amin (PP An Nawawi Tanara Banten/Mustasyar PBNU), ⁠(5) Prof KH Said Aqil Siroj (PP Al-Tsaqafah Jakarta/Mustasyar PBNU), (6) KH Ali Akbar Marbun (PP Al-Kautsar Medan/Rais Syuriyah PBNU), (7) ⁠KH Ali Kholil (Rais Syuriyah PWNU Kaltim), (8) KH Ah Syatibi Hambali (PP Qotrotul Falah/ Rais Syuriyah PWNU Banten), (9) Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim (PP Amanatul Ummah/Ketum PP Pergunu), (10) KH Mas'ud Masduqi (Rais Syuriyah PWNU DI Yogyakarta), dan (11) KH Ubaidullah Shodaqoh (PP Al-Itqan Tlogosari/Rais Syuriyah PWNU Jateng). Hadir juga secara daring (12) KH R Muhammad Khalil As'ad (PP Wali Songo Situbondo), dan (13) KH Abdullah Ubab Maimoen (PP Al Anwar Sarang/ Mustasyar PBNU).

 

NU Online mengonfirmasi pertemuan tersebut dan hasil pembahasannya kepada salah satu kiai yang hadir, yakni KH Ubaidullah Shodaqoh. "Ya. Betul. Semuanya benar," ujarnya saat ditemui NU Online, Ahad (21/6/2026) dini hari.

 

Adapun seruan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

 

Bismillahirrahmanirrahim

Dalam suasana penuh kekeluargaan, ukhuwah Islamiyah, dan tanggung jawab kejam’iyahan, para masyayikh, alim ulama, dan pengasuh pondok pesantren yang hadir dalam Ramah Tamah Masyayikh Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, Jawa Timur, pada tanggal 4 Muharam 1448 H bertepatan dengan 20 Juni 2026 M, setelah mencermati berbagai perkembangan menjelang penyelenggaraan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, serta dengan memohon pertolongan Allah SWT demi menjaga khittah, marwah, persatuan, dan keberlangsungan peran Nahdlatul Ulama sebagai jam’iyah diniyah ijtima’iyah yang lahir, tumbuh, dan berkembang dari rahim pesantren, menyampaikan seruan sebagai berikut:

 

1. Para masyayikh berharap dan memohon agar Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama diselenggarakan dengan penuh kebijaksanaan, kehati-hatian, dan tanggung jawab, serta tidak membahas maupun menetapkan materi-materi yang berpotensi mengurangi, menggeser, atau menjauhkan hubungan historis, kultural, dan spiritual antara Nahdlatul Ulama dengan para masyayikh dan pondok pesantren. Dalam kaitan itu, para masyayikh meminta agar pengaturan mengenai syarat dan mekanisme pemilihan anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) tetap menjaga karakter AHWA sebagai forum keulamaan yang bertumpu pada kedalaman ilmu, keteladanan akhlak, keluasan pengabdian, dan pengakuan keulamaan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, usulan penambahan syarat calon anggota ahlul halli wal aqdi (Ahwa) harus pengurus syuriyah dan didasarkan representasi kewilayahan harus dibatalkan. Demikian juga, usulan pengubahan larangan rangkap jabatan politik juga harus dibatalkan.

 

2. ⁠Para masyayikh memandang bahwa pesantren merupakan rumah besar Nahdlatul Ulama, pusat transmisi ilmu, akhlak, tradisi, dan kepemimpinan keulamaan yang menjadi fondasi utama jam’iyah. Oleh karena itu, para masyayikh berharap agar Muktamar Nahdlatul Ulama Tahun 2026 diselenggarakan di lingkungan pondok pesantren sebagai wujud penghormatan terhadap sejarah, tradisi, serta mata rantai keilmuan yang selama ini menjadi sumber kekuatan Nahdlatul Ulama dalam mengabdi kepada agama, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

 

3. Para masyayikh menyerukan kepada seluruh peserta, penyelenggara, pimpinan, dan seluruh unsur Nahdlatul Ulama yang terlibat dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama agar senantiasa menjaga ketertiban, akhlak, adab musyawarah, serta mengedepankan persatuan dan kesatuan jam’iyah. 

 

Para masyayikh meyakini bahwa penghormatan kepada ulama, penguatan peran pesantren, dan terjaganya persatuan merupakan modal utama bagi Nahdlatul Ulama untuk terus menjalankan khidmahnya bagi agama, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

 

Semoga Allah SWT senantiasa menjaga Nahdlatul Ulama, mempersatukan hati seluruh warganya, membimbing para pemimpinnya, serta melimpahkan keberkahan kepada para ulama, masyayikh, santri, dan seluruh pengabdi jam’iyah.

 

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq

 

Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri

4 Muharam 1448 H / 20 Juni 2026 M

 

Latar belakang

Kiai Ubaid menjelaskan bahwa latar belakang pertemuan itu karena para masyayikh membaca draf Munas-Konbes yang dibagikan oleh panitia, terutama pada bagian yang menjelaskan tentang AHWA. 

 

Ia menegaskan bahwa NU didirikan atas dasar keulaman dan keteladanan. Melihat perkembangan NU, kontribusi pesantren melalui kader-kadernya terhadap NU menjadi hal yang sangat perlu dipertimbangkan. Banyak dari orang-orang pesantren itu menjadi pengurus NU. 

 

"Tentunya pesantren berkontribusi besar harus merupakan pertimbangan yang sangat penting sekali," katanya.

 

Oleh karena itu, ia menyampaikan perlunya kembali ke masa dulu agar pemilihan Ahlul Halli wal Aqdi didasarkan atas keulamaan dan keteladanan itu.

 

"Masa romo kiai sepuh gak jadi ahlul halli wal aqdi. Tidak begitu," tegasnya.

 

Kiai Ubaid berharap Munas ini menjadi titik persatuan dan kebersamaan. Kesatuan ini dibentuk melalui akhlak yang harus ditiru dari para kiai sepuh.

 

"Yang menyatukan NU itu akhlaknya para masyayikh. Ahlussunnah wal jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah dalam konteks berorganisasi antarpengurus dengan Nahdliyin," katanya.

 

Usulan AHWA turut memilih ketua umum

Salah satu usulan yang disampaikan menjelang Munas-Konbes adalah memperluas peran Ahwa dalam mekanisme pemilihan pimpinan organisasi.

 

Sekretaris Steering Committee (SC) Munas-Konbes NU 2026, Prof Mohammad Nuh mengatakan sejumlah masukan dari pengurus wilayah mengarah kepada penataan kembali sistem pemilihan di lingkungan NU. Jika selama ini Ahwa hanya bertugas memilih Rais Aam PBNU, kini muncul usulan agar lembaga tersebut juga dilibatkan dalam proses penentuan Ketua Umum PBNU.

 

"Termasuk yang banyak diusulkan oleh para pengurus wilayah, reformasi organisasi. Apa itu yang diusulkan? Kalau selama ini, Ahwa itu hanya memilih Rais Aam, maka sekarang ini banyak yang diusulkan, gimana kalau Ahwa ini di samping Rais Aam bersama Rais Aam memilih Ketum," ujar Prof Nuh kepada NU Online di Gedung PBNU, Jakarta, Sabtu (13/6/2026).

 

Menurutnya, gagasan tersebut lahir dari keinginan sebagian kalangan agar proses pemilihan pimpinan NU lebih menonjolkan peran ulama. Selama ini, pemilihan Ketua Umum PBNU dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara apabila musyawarah mufakat tidak tercapai.

 

"Yang biasanya Ketum itu dipilih head-to-head. Dan itu panas, sekarang muncul aliran atau pemikiran itu, supaya memang Nahdlatul Ulama, ulamanya itu keluar, yang muncul, maka ulamalah yang memastikan. Baik memilih Rais Aam-nya, maupun yang memilih Ketum. Ini yang sedang berkembang, dan ini yang nanti tentu akan dibahas di dalam Konbes," katanya.

 

AHWA diusulkan menjadi lembaga permanen

Selain wacana perluasan kewenangan, berkembang pula usulan agar Ahwa tidak lagi bersifat ad hoc sebagaimana selama ini berlaku dalam Muktamar NU.

 

Dalam sistem yang berjalan saat ini, Ahwa dibentuk untuk memilih Rais Aam PBNU, kemudian tugasnya berakhir setelah proses pemilihan selesai. Namun sejumlah usulan menghendaki agar Ahwa tetap ada selama masa khidmah kepengurusan.

 

"Nah itu juga ya, itu bagian dari yang reformasi organisasi yang selama ini, Ahwa itu ad-hoc. Begitu dibentuk Ahwa, sembilan orang memilih Rais Aam, selesai. Tapi yang muncul usulan ini Ahwa ini kalau bisa terus mendampingi. Ya mendampingin Rais Aam," ujarnya.

 

Ia menjelaskan, muncul pandangan bahwa jika Ahwa turut berperan dalam proses penentuan Ketua Umum PBNU bersama Rais Aam terpilih, maka keberadaannya perlu dipertahankan sebagai lembaga yang bersifat permanen.

 

Meski demikian, Prof Nuh menegaskan bahwa usulan tersebut masih sebatas gagasan yang berkembang dan belum menjadi keputusan organisasi. Berbagai aspek kelembagaan, termasuk posisi AHWA dalam struktur organisasi, masih memerlukan pembahasan lebih lanjut dalam Konbes NU 2026.

 

Sebelumnya, Wakil Rais Aam PBNU KH Afifuddin Muhajir mengusulkan agar usulan pemilihan soal Ahwa Ketua umum dan Rais Aam ini dibahas di forum Munas konbes mendatang meski pelaksanaanya bukan pada muktamar tahun ini. 

 

Sementara itu, Ketua Steering Committee (SC) Munas-Konbes NU 2026 sekaligus Katib Aam PBNU KH Ahmad Said Asrori mengungkapkan bahwa keputusan pembahasan soal Ahwa tersebut akan dibahas bergantung pada situasi peserta muktamar karena harus ada di AD/ART dalam pembahasannya. Karenanya, belum ada keputusan mengenai ini. Hal itu diputuskan di Muktamar yang akan berlangsung di muktamar selanjutnya bukan di tahun ini.