PBNU Harapkan Pembangunan Ekonomi Merata dan Adil

Jakarta, NU Online
Sekretaris Jenderal PBNU A. Helmy Faishal Zaini mengatakan dana yang berputar di Indonesia sekitar 9 ribu triliun. Dari jumlah itu, sekitar 85 persen dikuasi 35 orang saja.

“Jadi, warga NU, sekitar 91 juta jika tabungannya digabung jadi satu, termasuk yang dibawah bantal, tidak sampai 15 persen. Warga NU, besar jumlah warganya, tapi peran ekonominya kecil,” katanya pada peresemian Pusat Kajian dan Pendididikan Antikorupsi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia di gedung PBNU, Jakarta Senin malam (20/2).

Belum lagi, lanjutnya, data dari Bank Dunia yang menyebutkan 10 persen orang kaya, menguasai menguasi 74 persen aset dunia.  

Hal ini, kata dia, jelas bertentangan dengan apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Qur’an. Dalam perintah tersebut, “Janganlah harta hanya berputar di segelintir orang di antara kalian.”

“Maka tentu harapan kita, pemberantasan dan pencegahan korupsi ini spiritnya adalah pembangunan berbasis pemerataan dan keadilan,” ujarnya.  

Karena, menurut dia, korupsi tidak jauh dari tindakan monopoli dan eksploitasi untuk memperkaya sekelompok orang. Hal tersebut dilarang dalam agama.

Ia berharap, agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama masyarakat bisa mengubah hal itu. Kalau bisa, membalik keadaan pada sepuluh yang akan datang, berbalik menjadi 85 persen aset di Indonesia dikuasai mayoritas penduduk. Sisanya para konglomerat.

“Itulah ekonomi berbasis keadilan yang merata,” pungkasnya.  

Peresemian Pusat Kajian dan Pendididikan Antikorupsi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia tersebut dihadiri Ketua KPK Agus Rahardjo, Rektor UNU Indonesia KH Maksum Mahfud, perwakilan lembaga pembarantasan korupsi Hongkong ICAC Tony Kwok dan mahasiwan dan mahasiswi UNU Indonesia. (Abdullah Alawi)