Pemerintah Buka Opsi Pembelajaran Jarak Jauh di Daerah Terdampak Erupsi Gunung Anak Krakatau
NU Online · Ahad, 6 September 2026 | 19:00 WIB
Tangkapan layar Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari saat konferensi pers pada Ahad (6/9/2026).
Rikhul Jannah
Kontributor
Jakarta, NU Online
Erupsi Gunung Anak Krakatau mulai berdampak pada perhatian pemerintah terhadap aktivitas belajar mengajar di wilayah terdampak. Pemerintah membuka opsi pembelajaran jarak jauh (PJJ) apabila paparan abu vulkanik membuat kualitas udara masuk kategori berbahaya.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan bahwa pemerintah terus mengantisipasi perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait untuk menentukan langkah yang diperlukan.
“Dapat kami sampaikan bahwa perkembangan situasi dan kondisi terus kita antisipasi dan kita koordinasikan,” ujarnya dalam konferensi pers pada Ahad (6/9/2026).
Qodari mengatakan bahwa akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
Ia menambahkan, koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memantau kondisi di setiap daerah yang terdampak erupsi.
Baca Juga
Gempa Anak Krakatau Jadi 621 Kali
“Kami juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan update dari setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten kota yang terdampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau,” ujar Qodari.
Menurutnya, kebijakan kegiatan belajar mengajar tidak bisa disamaratakan karena kondisi setiap daerah terdampak berbeda.
Pemerintah, kata Qodari, memiliki pengalaman menerapkan pendekatan serupa saat terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan serta Sumatera.
“Berdasarkan pengalaman di tempat yang lain, misalnya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan maupun di Sumatera, terkait dengan pendidikan, yang sudah-sudah berdasarkan kepada tingkat polusi, indikator polusi yang terjadi pada masing-masing lokasi,” ujarnya.
Ia mengatakan PJJ dapat menjadi pilihan ketika tingkat polusi di suatu wilayah mencapai kriteria berbahaya. Kebijakan tersebut nantinya dapat diterapkan pemerintah daerah sesuai kondisi lapangan.
“Apabila memang memenuhi atau sampai pada kriteria yang sudah berbahaya, maka diberikan ruang atau kesempatan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan untuk melakukan pendidikan jarak jauh atau pembelajaran online,” kata Qodari.
Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto mengatakan dampak Gunung Anak Krakatau tercatat di tiga kabupaten dan 15 kecamatan, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Pandeglang, dan Tanggamus.
“Kabupaten Lampung Selatan, itu di kecamatan Punduh Bedada, kecamatan RajaBasa, kecamatan Kalianda, kecamatan Ketapang, kecamatan bakauheni, kecamatan Sidomulyo, dan kecamatan Katibung. Kemudian kabupaten Pandeglang ada kecamatan Carita, Labuan, Panimbang, dan Jiput,” tuturnya.
“Kemudian kabupaten Tanggamus ada kecamatan Pematang Sawa, Cukuh Balak, Semaka, dan Kota Agung. Tidak ada korban jiwa, sementara yang dilaporkan dampak secara fisik untuk perusahaan ini terus masih dilakukan pendataan,” sambungnya.
Suharyanto mengungkapkan bahwa paparan abu vulkanik telah menjangkau tiga wilayah provinsi. “Memang di Provinsi Jakarta, DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, ini semuanya terpapar abu vulkanik,” ujarnya.
Terpopuler
1
Ngantor Perdana, Gus Kikin Mulai Siapkan Susunan Kepengurusan PBNU 2026-2031
2
Gus Ipul Tegaskan Pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU Sah dan Transparan
3
Khutbah Jumat: Memudahkan Urusan Orang Lain, Jalan Menuju Ridha Allah
4
Gus Ipul: Mekanisme Pemilihan Ketua Tanfidziyah Lewat AHWA Otomatis sampai Ranting
5
Gus Kikin Kunjungi Pojok Gus Dur pada Momen Perdana Ngantor di PBNU
6
Gus Ipul Sebut Dua Kesuksesan Muktamar Ke-35 NU di Tambakberas Jombang
Terkini
Lihat Semua