Pemulangan TKI dari Suriah Tanggung Jawab Pemerintah, harus Dipercepat

Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mendesak Pemerintah untuk secepatnya mengevakuasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT), yang hingga kini masih tertahan di wilayah konflik di Suriah. NU dengan tegas menyebut tindakan tersebut tanggung jawab Pemerintah, dan prosesnya tak lagi bisa ditunda.<>

"Kabar yang saya terima kondisi di Suriah semakin genting. Jika kondisinya seperti itu pemulangan TKI harus dipercepat, tak bisa ditunda-tunda," tegas Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di Jakarta, Selasa (19/6).

"Pemulangan TKI sepenuhnya tanggung jawab Pemerintah, dalam hal ini KBRI," sambung Kang Said, demikian Kiai Said disapa dalam kesehariannya.

Terkait konflik di Suriah yang belakangan semakin genting, Kang Said menegaskan penilaiannya, itu terjadi karena adanya campur tangan Barat. Salah satu penyebab Suriah menjadi sasaran kemarahan adalah sikapnya yang tak memberikan dukungan terhadap Israel. 

"Suriah adalah salah satu negara di Timur Tengah yang belum sependapat dengan berdirinya negara Israel. Suriah menilai masih ada hak-hak Palestina yang dirampas oleh Israel," tandas Kang Said.

Meski demikian Kang Said tidak menampik adanya faktor di internal Suriah yang menjadikan konflik masih terus berlangsung hingga saat ini. Untuk pemecahannya jalan dialog disarankan agar didahulukan. "Tidak harus dengan perang yang   justru memicu campur tangan dari luar. Memang ada permasalahan di dalam negeri Suriah sendiri, dan itu bisa diselesaikan dengan jalan dialog," urainya tegas.

Data yang berhasil dihimpun menyebutkan, hingga saat ini ada sekitar 1000 TKI/PLRT  yang tertahan di wilayah konflik Suriah. Di wilayah Homs tercatat ada 405 orang TKI/PLRT, Hama tercatat ada 86 TKI/PLRT, Idleb sebanyak 17 TKI/PLRT, Dar’a sebanyak 11 orang TKI/PLRT, dan Rif Dimasq sebanyak 426 orang TKI.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar, menyatakan dalam situasi perang yang tidak menentu, pengecekan dan proses evakuasi memerlukan penanganan khusus dengan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih banyak. Namun, lanjutnya, pemerintah tidak akan membiarkan TKI/WNI yang menjadi korban di wilayah konflik atau perang, seperti di Suriah.

"Pemerintah akan sekuat tenaga memulangkan TKI dari Suriah," ujar Muhaimin akhir pekan lalu.



Redaktur   : Emha Nabil Haroen
Kontributor: Samsul Hadi