Perempuan dan Perwakilan Daerah dalam Kepengurusan PBNU 2022-2027

Jakarta, NU Online

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf telah mengumumkan susunan kepengurusan masa khidmat 2022-2027. 

Ia lantas menjelaskan komposisi susunan kepengurusan yang mencerminkan realitas multipolar di dalam lingkungan NU, baik dari segi kedaerahan, gender, maupun orientasi politik. 

Dari segi kedaerahan, seluruh daerah di Indonesia terwakili di dalam jajaran PBNU sehingga kepengurusan saat ini berwajah Nusantara.

"Baru kali ini, setelah 96 tahun usia NU menurut masehi, atau 99 tahun menurut hijriah, kaum perempuan diakomodasi di dalam susunan pengurus harian PBNU," kata Gus Yahya di lantai 8 Gedung PBNU Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, pada Rabu (12/1/2022).

Selain itu, ia menerangkan bahwa postur dari susunan lengkap PBNU ini dibuat lebih gemuk. Hal itu sengaja dilakukan lantaran NU memiliki konstituen yang sangat luas. 

"Disebutkan hasil-hasil survei bahwa seluruh warga NU atau yang mengaku warga NU mencapai separuh dari seluruh populasi Muslim di Indonesia," katanya. 

Karenanya, saat ini NU berkepentingan untuk menjangkau seluruh konstituen yang sangat luas itu sehingga PBNU membutuhkan personel yang cukup banyak. 

Selanjutnya, kata Gus Yahya, visi yang diusung pun menuntut perkembangan aktivitas berlipat dari sebelumnya, sehingga membutuhkan tambahan personel untuk menangani pekerjaan-pekerjaan besar itu.

Gus Yahya menegaskan, kepengurusan PBNU saat ini mengambil jarak dari berbagai sudut kepentingan politik yang ada di sekitar. Hal tersebut dilakukan dengan mengakomodasi elemen-elemen kepentingan dari berbagai sudut politik.

"Supaya dalam kepengurusan nanti satu sama lain bisa mengontrol dan bisa menjaga antara satu dengan yang lain," imbuhnya. 

Pewarta: Aru Lego Triono

Editor: Fathoni Ahmad