Jakarta, NU Online
Ketua Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN, Abdul Kholik mengatakan
pandemi virus Corona atau Covid-19 juga berdampak kepada para pengusaha, khususnya pengusaha yang dalam menjalankan usahanya harus kelihatan secara fisik dan bukan online, seperti manufakturing.
Untuk menjaga agar produksi usaha tetap berjalan, ia meminta supaya belanja pemerintah kepada swasta tidak dihentikan. Menurutnya, kontribusi belanja pemerintah terhadap ekonomi makro cukup signifikan.
"Jadi kalau mau membantu pengusaha menengah dan atas, belanja pemerintah jangan direm. Belanja pemerintah harus tetap dijalankan,"
katanya, Kamis (9/4).
Menurut Abdul Kholiq, semestinya pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan dalam mengadakan belanja pemerintah supaya ekonomi tetap bergerak. "Karena kalau pemerintahnya enggak belanja, ekonominya enggak gerak," kata dia.
Ia menyatakan, pada periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi konsentrasi belanja adalah kepada BUMN dan anak perusahaan BUMN. Karena itu, pengusaha swasta tidak akan mampu melawan BUMN atau anak perusahaannya.
"Jadi kita minta kepada Pak Erick (Erick Tohir) yang kebetulan sedang membenahi Menteri BUMN, pernah malang melintang di dunia usaha swastamestinya Menteri BUMN Erick Tohir memahami bahwa belanja pembangunan pemerintah yang sudah cukup signifikan dinikmati oleh BUMN dan anak cucunya. Ya ekonominya, berputarnya parsial, tidak bergerak seluruhnya," terangnya.
Dampak pandemi Covid-19 pada para pengusaha manufakturing terutama dengan produktivitas yang jauh menurun. Ditambah dengan biaya-biaya yang merangkak naik. Apalagi pengusaha yang materialnya berbasis material impor, kenaikan kurs, mata uang asing, dan karena lambannya respons.
Ia mencontohkan bagaimana perusahaannya yang mengalami kelambatan pengiriman. Biasanya saat mengirim barang hanya membutuhkan waktu seminggu, tetapi sejak adanya Covid-19 baru sampai dua sampai tiga minggu, dan biaya pengirimannya merangkak naik. Hal itu sebagai konsekuensi berkurangnya operasi pesawat dan kapal laut.
"Jadi enggak bisa terhindar, pengusaha tetap kena dampak (Covid-19) juga," ucapnya.
Ia mengungkapkan, di tengah kesulitan usaha yang sedang dihadapinya dan pengusaha lain yang terdampak Covid-19, namun hingga kini belum ada kebijakan yang nyata dari pemerintah.
"Beberapa asosiasi pengusaha sudah mengusulkan kepada pemerintah agar dampak Covid-19 tidak berimbas pada pengusaha, tapi action dari pemerintah belum terlihat. Action-nya lambat," ucapnya.
Pewarta: Husni Sahal
Editor: Kendi Setiawan