Prabowo: Investasi 2025 Capai Rp1.931 Triliun, Ciptakan 2,7 Juta Lapangan Kerja

Jakarta, NU Online

Presiden RI Prabowo Subianto menyebut realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931 triliun dan menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Sementara itu, pada semester pertama 2026, realisasi investasi mencapai Rp1.010 triliun dengan penciptaan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja.

Prabowo menyampaikan laporan tersebut dalam Sidang Tahunan MPR 2026 dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).

"Alhamdulillah, karena kerja keras kita, karena kepercayaan rakyat kepada pemerintah, di tengah ketidakpastian global investasi tetap tumbuh," katanya.

Selain itu, Kepala Negara menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal I 2026 dan 5,45 persen pada semester I 2026.

"Ini adalah pertumbuhan kuartal pertama dan pertumbuhan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir ini," katanya.

Ia meyakini pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2026 dapat mencapai 6 persen melalui kebijakan yang tepat, rasional, dan menggunakan akal sehat.

"Tetapi, saya tegaskan di hadapan majelis ini, bagi saya pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan kita adalah kesejahteraan rakyat kita," jelasnya.

Menurutnya, setiap rupiah investasi harus menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok masyarakat bawah. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh membiarkan rakyat hidup dalam kelaparan.

"Kita tidak boleh meninggalkan mereka yang tidak berdaya, kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia. Republik Indonesia, anggota G20, tidak pantas masih ada rakyat yang lapar."

Ia menegaskan pemerintah akan mencari solusi atas persoalan tersebut tanpa menyalahkan pihak tertentu.

Prabowo menegaskan bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri.

"Ketika kami menerima mandat, petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh, harga gabah yang jatuh setiap saat panen, serta aturan yang berbelit-belit. Kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini," jelasnya.

Prabowo Singgung Birokrasi yang Berbelit-belit

Prabowo juga menyoroti persoalan birokrasi yang dinilai masih berbelit-belit dan tidak efisien, termasuk praktik penyalahgunaan jabatan dan wewenang untuk memperkaya diri, keluarga, maupun kelompok tertentu.

"Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah, antara lain, masalah birokrasi yang berbelit-belit, birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien, serta para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas," terangnya.