Puskapol UI Nilai Demokrasi Indonesia Mengalami Kemunduran Signifikan 

Jakarta, NU Online 

Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Hurriyah menilai kemunduran demokrasi di Indonesia bukan sekadar persoalan teknis pemilu melainkan akibat dari struktur kekuasaan yang semakin dikuasai elite dan oligarki. 

Dalam kondisi tersebut, demokrasi tetap berjalan secara prosedural, tetapi kehilangan makna substantifnya.

“Prosedur demokrasi itu jalan pemilu ada, pilkada ada, partai politik ada tetapi substansinya mengalami penurunan luar biasa,” ujar Hurriyah dalam diskusi bertema Islam, HAM, dan Dinamika Demokrasi di Outlier Cafe, Ciputat, Tangerang Selatan, Jumat (27/2/2026).

Menurutnya, masyarakat memang masih menggunakan hak pilih tetapi pilihan yang tersedia telah disaring melalui mekanisme internal partai yang tidak demokratis. Akibatnya, rakyat hanya memilih dari kandidat yang ditentukan oleh segelintir elite.

“Kita seolah-olah punya pemilu demokratis, tetapi pencalonannya sendiri sudah tidak demokratis. Masalahnya, proses seleksi di partai juga tidak demokratis,” tegasnya.

Hurriyah menjelaskan kondisi tersebut sejalan dengan tren global yang dikenal sebagai democratic backsliding, situasi ketika demokrasi tetap berjalan secara formal, tetapi dikendalikan oleh kekuatan ekonomi dan politik tertentu. 

Dalam konteks Indonesia, ia melihat adanya aliansi antara negara dan oligarki yang membuat demokrasi kehilangan fungsi kontrol terhadap kekuasaan.

Lembaga pemeringkat internasional seperti Freedom House dan Economist Intelligence Unit juga mencatat penurunan kualitas demokrasi Indonesia sejak 2015. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa kebebasan politik dan sipil masih ada, tetapi mengalami pembatasan yang semakin nyata.

Dalam struktur demokrasi yang dikuasai oligarki, Hurriyah menilai hak asasi manusia kerap menjadi korban. Ia menyebut, pelanggaran HAM banyak terjadi atas nama pembangunan dan stabilitas, terutama ketika negara berhadapan dengan warga yang mempertahankan ruang hidupnya.

“Mayoritas pelanggaran HAM terjadi atas nama pembangunan dan kriminalisasi masyarakat ketika mereka membela diri,” katanya.

Ia menambahkan, paradoks muncul ketika jaminan HAM tertulis kuat dalam konstitusi dan regulasi, tetapi pelaksanaannya justru melemah seiring menguatnya kepentingan elite ekonomi dan politik.

Hurriyah juga menyinggung posisi agama dalam struktur demokrasi yang dikuasai oligarki. Menurutnya, agama belum tampil sebagai kekuatan sosial-politik yang mampu menantang ketidakadilan struktural.

“Ketika negara beraliansi dengan kekuatan oligarki dan pembajak demokrasi, posisi agama menjadi tidak jelas dan tidak menjadi kekuatan perlawanan,” ujarnya.

Ia menilai, kondisi tersebut berkontribusi pada semakin menyempitnya ruang kritik terhadap kekuasaan, sekaligus memperlemah fungsi demokrasi sebagai alat koreksi terhadap penyalahgunaan wewenang.

Hurriyah menegaskan, tanpa pembenahan serius terhadap struktur kekuasaan dan mekanisme politik, demokrasi Indonesia berisiko terus berjalan sebagai prosedur semata sementara arah kebijakan tetap ditentukan oleh segelintir elite di luar jangkauan kontrol publik.