Rais Aam PBNU: Sepertinya Ada yang Lupa Kalau NU Berjarak dengan Partai Politik

Jakarta, NU Online

Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar menegaskan bahwa NU secara kelembagaan berjarak dengan partai politik. Namun, Kiai Miftah menduga ada yang sengaja melupakan putusan tersebut.

Hal itu diungkapkan dalam Pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Pesantren Al Hamid Jakarta, Senin (18/9/2023).

"Kita sudah tahu, bahkan diputuskan di Muktamar Ke-31, bahwa NU menjaga jarak dengan semua partai politik. Sepertinya ada yang lupa kalau NU menjaga jarak, ibaratnya kura-kura di dalam perahu, pura-pura tidak tahu," lanjut Kiai Miftah.

Karena berjarak dengan partai politik, Kiai Miftah memohon kepada semua pihak untuk memaklumi sikap PBNU yang agak kencang melakukan penertiban saat NU secara kelembagaan dibawa-bawa masuk ke politik praktis.

"Mohon dimaklumi manakala PBNU sedikit agak kencang. Penertiban-penertiban terjadi di mana-mana, karena kita ingin kembali menertibkan. Ketertiban itulah sebetulnya rahasia sebuah kesuksesan dan kemenangan," katanya.

Lebih lanjut, Kiai Miftah menegaskan bahwa saat ini tak pernah terdengar NU mengutak-atik kepemimpinan seseorang, baik pimpinan negara maupun organisasi.

"Tidak pernah kita dengar NU ingin ngutak-atik atau memberhentikan seorang pimpinan baik itu pimpinan negara resmi atau pimpinan organisasi di tengah jalan, kecuali kalau sudah ada kesalahan fatal," tutur Kiai Miftah.

Pengasuh Pondok Pesantren Miftachus Sunnah, Surabaya, Jawa Timur itu mengutip hadits Rasulullah saw tentang instruksi yang harus dipatuhi.

"Rasulullah mengatakan, taatlah dan dengarkan instruksi perintah pimpinan kalian walaupun yang memimpin kalian adalah seorang hamba yang berkulit hitam yang rambutnya keriting, tapi karena itu pilihan anda, maka yang ada hanya sami'na wa atha'na," tutur Kiai Miftah.

Ia menjelaskan bahwa gelaran Munas Alim Ulama dan Konbes NU ini akan ada banyak masalah yang dibahas. Salah satunya revisi Peraturan Perkumpulan (Perkum) atau menambahkan Perkum yang bertujuan untuk menghadapi masa depan.

 

Sebab di masa depan ada bonus demografi dan Indonesia emas 2045. "NU harus siap menyongsong sebuah peristiwa besar," tegasnya. 

Kemudian, Kiai Miftah mengingatkan bahwa NU tidak tergesa-gesa dalam membuat instruksi untuk menghadapi tahun politik 2024. Meski begitu, Kiai Miftah merasa bahwa keputusan NU terkait tahun politik 2024 ditunggu banyak orang. 

"Sepertinya ada yang dinanti, instruksi menghadapi tahun politik. Kira-kira disampaikan nggak ya? KPU belum menerapkan calon-calonnya kenapa kita tergesa-gesa? Saya kira bisa disimpan dulu masalah itu, sabar," pungkasnya.