Ridwan Kamil Ungkap Sejumlah Isu yang Perlu Direspon PBNU

Tasikmalaya, NU Online 
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menghadiri pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PBNU dan Pengukuhan Lembaga/Badan Khusus di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (24/3/2022) malam.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Ridwan Kamil menyampaikan sejumlah kajian yang perlu direspon oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2022-2027 dalam menjalankan program-program ke depan. Pertama, persoalan trend global warming. “Semakin nyata cuaca, semakin susah diprediksi. Perubahan ini akan mewarnai cara pandang kita,” ungkapnya.

Kedua, disrupsi digital. Pria yang akrab disapa Kang Emil ini mengatakan, sebelumnya disrupsi digital menjadi sebuah pilihan namun saat ini jadi paksaan. Ketiga, berbagai persoalan kesehatan seperti Covid-19. “Saya doakan keluarga besar PBNU menjadi kelompok yang paling adaptif menghadapi perubahan gaya hidup oleh pandemi ini,” ujarnya.

Keempat, persoalan geopolitik internasional yang dinilai akan menguat dan Tiongkok digadang menjadi kekuatan baru dan cukup besar. “Kita tentu tahu Gus Yahya melakukan begitu banyak diplomasi Islam wasathiyah ke seluruh dunia, ini menjadi sebuah kebanggaan. Jadi pintar-pintarnya kita melihat geopolitik internasional,” terangnya.

Pada kesempatan itu, Kang Emil mengungkapkan dalam kajian megatrend tahun 2027 perang antar negara akan terus ada. Oleh karena itu ia mengajak masyarakat agar selalu bersyukur atas nikmat kondusifitas toleransi yang ada di Indonesia.

“Sampai 2027 bukan tidak mungkin akan datang dan pergi maka kita syukuri nikmat berbangsa bernegara hari ini. Syukuri nikmat berkumpul ada di negara dan bangsa ini,” ajak mantan Wali Kota Bandung ini.

Kemudian, persoalan SDM. Ridwan Kamil menilai ke depan akan ada perebutan SDM oleh beberapa negara. Saat ini, Presiden Jokowi memberhentikan ekspor batu bara saja beberapa negara sudah protes. Contoh lain nikel sudah tidak boleh diekspor lagi sekarang negara kita sedang digugat di pengadilan. “Jadi negara-negara dunia akan sangat butuh SDM di Indonesia,” jelasnya.

Selain itu, terkait dengan perhelatan politik pada tahun 2024 mendatang. Hal itu menurutnya akan menyertai kepemimpinan dan program kerja PBNU ke depan. “Inilah kacamata yang harus direspon PBNU suka atau tidak suka akan hadir. Krisis SDM saat ini sudah terasa, inilah poinnya,” pungkasnya.

Kontributor: Suci Amaliyah
Editor: Aiz Luthfi