Nasional

PBNU Rancang Desa Nelayan dan Pertanian sebagai Model Pengentasan Kemiskinan

NU Online  ·  Kamis, 19 November 2026 | 09:00 WIB

PBNU Rancang Desa Nelayan dan Pertanian sebagai Model Pengentasan Kemiskinan

Waketum PBNU Bidang Ekonomi, Muhammad Lukman Edy ditemui usai Rapat di Gedung PBNU lantai 5, Rabu (18/11/2026) (Foto: NU Online/Suwitno)

Jakarta, NU Online

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyiapkan proyek percontohan (pilot project) pembangunan desa nelayan dan desa pertanian sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi PBNU, Muhammad Lukman Edy, seusai Rapat Pengurus Bidang Ekonomi PBNU di Gedung PBNU, lantai 5, Rabu (18/11/2026).

 

"Semua akses yang dimiliki PBNU dikerahkan untuk membuat proyek-proyek percontohan tentang bagaimana membangun desa NU secara maksimal. Dengan memanfaatkan seluruh akses PBNU, diharapkan taraf hidup masyarakat meningkat sehingga mereka yang sebelumnya miskin dapat keluar dari kemiskinan," ujarnya.

 

Ia menjelaskan, pada tahun pertama, PBNU akan merancang proyek percontohan di sektor perikanan dan pertanian. Jika program tersebut berhasil, model pembangunan desa itu akan diperluas ke berbagai wilayah di Indonesia.

 

"Tahun pertama ini akan ada proyek percontohan yang kita desain, baik desa nelayan maupun desa pertanian," jelasnya.

 

Selain pembangunan desa, PBNU juga mengusulkan program penyediaan rumah bagi guru dan karyawan NU di berbagai tingkatan.

 

Program tersebut direncanakan memanfaatkan fasilitas rumah subsidi pemerintah yang secara khusus diperuntukkan bagi kalangan guru dan pengurus NU.

 

Menurut Edy, skema tersebut masih perlu dibahas dari sisi teknis dan pembiayaan agar dapat direalisasikan. PBNU juga akan menjajaki dukungan dari kementerian terkait.

 

"Ini juga akan kami godok teknokratiknya sehingga nanti menjadi layak untuk dilaksanakan oleh PBNU dan mendapat dukungan dari kementerian yang menangani perumahan. Kemudian, mungkin juga dari sumber-sumber pembiayaan perbankan dalam bentuk kredit pemilikan rumah (KPR)," ungkapnya.

 

Ia menambahkan, berbagai usulan tersebut terlebih dahulu akan dimatangkan dan dikonsultasikan kepada Syuriyah PBNU sebelum dipresentasikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

 

Pengembangan Wakaf Produktif

Dalam kesempatan yang sama, Edy menjelaskan bahwa pengembangan wakaf produktif menjadi salah satu instrumen yang disiapkan PBNU untuk memperkuat kemandirian ekonomi organisasi.

 

Menurutnya, pengelolaan wakaf produktif perlu dilakukan secara profesional melalui manajemen investasi. Dengan demikian, dana yang terkumpul tidak hanya digunakan untuk membangun fasilitas sosial, tetapi juga dikelola agar memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

 

"Wakaf produktif itu merupakan usulan Kiai Hasib (Ketua PBNU) agar dikelola oleh orang-orang profesional dalam bentuk manajemen investasi. Dengan begitu, dana yang terkumpul dan digunakan untuk wakaf produktif dapat berdaya guna secara luas, misalnya untuk pembangunan rumah sakit," tuturnya.

 

Bidang Ekonomi PBNU, lanjutnya, akan memberikan masukan agar pengelolaan aset dan dana wakaf dapat berjalan produktif. Salah satunya melalui penerapan pendekatan bisnis dan penyusunan standar operasional prosedur (SOP).

 

Ia menegaskan, fasilitas yang dibangun menggunakan dana wakaf harus memiliki tata kelola yang baik. Dengan demikian, pemanfaatannya tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu beroperasi secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

 

"Jadi, tidak hanya sekadar membangun rumah sakit kemudian bangkrut. Dengan pendekatan bisnis, kita akan membuat SOP sehingga dana-dana yang terkumpul dapat digunakan untuk kegiatan sosial keagamaan, pendidikan, dan kesehatan, tetapi tetap bernilai ekonomi dan produktif," jelasnya.

 

Lebih lanjut, Edy memaparkan dua sumber utama pendanaan yang hendak dikembangkan PBNU untuk memperkuat kemandirian organisasi.

 

Pertama, mengoptimalkan penghimpunan iuran anggota, baik wajib maupun sukarela, dengan memanfaatkan teknologi digital. Salah satu upaya yang disiapkan adalah pengembangan aplikasi untuk memudahkan pembayaran iuran anggota.

 

"Jadi, ada dua sumber pendanaan. Pertama, bagaimana mengoptimalkan penghimpunan iuran anggota, baik iuran wajib maupun sukarela. Melalui digitalisasi, mungkin nanti akan ada aplikasi khusus untuk pembayaran iuran anggota," paparnya.

 

Kedua, mengembangkan aset dan unit usaha yang dimiliki NU agar mampu menghasilkan nilai ekonomi secara berkelanjutan. Sumber pendanaan ini diharapkan dapat menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan organisasi.

 

Ia mencontohkan, pengembangan rumah sakit NU tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan fasilitas fisik, tetapi juga harus disertai penguatan manajemen, pembiayaan, dan tata kelola.

 

"Hari ini kita punya lima rumah sakit. Kita bantu manajemen, finansial, dan tata kelolanya. Dengan begitu, jumlah rumah sakit yang kita miliki bisa bertambah," pungkasnya.

Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi terbaru!
Gabung Sekarang