Sarbumusi NU Dorong Mafia Perdagangan Orang Diberantas hingga ke Akar-akarnya

Jakarta, NU Online

Ketua Umum Federasi Buruh Migran Nusantara (F-Buminu) Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Ali Nurdin Abdurrahman meminta Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) memberantas oknum mafia perdagangan orang.

Ali Nurdin mengkhawatirkan oknum-oknum mafia tersebut bernaung di lembaga-lembaga yang selama ini mengurusi pekerja migran sehingga perlu diberantas hingga ke akar-akarnya. 

"Tentu harus ditindak sesuai aturan dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," ucap Ali Nurdin kepada NU Online, Rabu (14/6/2023).

Ali Nurdin mengatakan bahwa F-Buminu Sarbumusi mengapresiasi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo yang telah membentuk Satgas TPPO atas arahan Presiden Joko Widodo.

Ia juga mengapresiasi kinerja Satgas TPPO yang sangat masif dan gencar beroperasi memberantas mafia perdagangan orang di negeri ini.

"Buminu Sarbumusi mengapresiasi Kapolri atas masif dan gencarnya operasi TPPO yang sebetulnya akumulasi dari banyaknya keluhan, baik dari BP2MI maupun kawan-kawan aktivis lainnya," tutur Ali Nurdin.

Keberadaan Satgas TPPO ini, menurut Ali, diharapkan setidaknya mampu meminimalisasi terjadinya kasus perdagangan orang. Ali menegaskan, memberantas mafia TPPO jangan hanya dilakukan secara musiman, tetapi harus menjadi rutinitas yang dilakukan terus-menerus agar tidak banyak memakan korban. 

"(Satgas TPPO) ini tetap harus menjadi agenda prioritas dan bukan hanya tindakan pada agen tetapi semua pelaku dari atas hingga tingkat bawah," tegas Ali Nurdin.

F-Buminu Sarbumusi pun ambil bagian dalam meminimalisasi kejahatan TPPO. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membangun pesantren vokasi bagi para calon PMI sebelum berangkat ke negara penempatan.
 

Pesantren vokasi ini terletak di wilayah Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Lokasinya tak jauh dari akses tol Cileunyi. 

F-Buminu Sarbumusi telah memulai pembangunan pesantren vokasi ini sejak awal Mei 2023 di atas lahan seluas 2300 meter persegi. Rencananya, pesantren vokasi sudah bisa difungsikan pada sekitar 6 bulan ke depan.

 
Pesantren vokasi ini merupakan pemberian program Balai Latihan Kerja (BLK) dari Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, lalu didirikan atas kerja sama PP F-Buminu Sarbumusi dengan Yayasan Fitrah Persada.  

Satgas TPPO

Presiden Jokowi memberikan perhatian secara khusus terhadap maraknya kasus TPPO. Perhatian itu diberikan Presiden Jokowi pada Mei 2023 dalam gelaran KTT Asean di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. 

Presiden lalu mengadakan rapat kabinet membahas TPPO. Di rapat itu, Presiden menugaskan Polri menjadi pelaksana harian Satgas TPPO.

Kemudian, Kapolri Listyo Sigit Prabowo resmi membentuk Satgas TPPO pada awal Juni 2023. Satgas TPPO Wakabareskrim Polri Irjen Asep Edi Suheri. Wakil Ketua Satgas TPPO adalah Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Hary Sudwijanto.

Satgas itu dibentuk di setiap Polda. Satgas TPPO akan berada di bawah naungan Bareskrim Polri dan dikepalai oleh Wakapolda di tiap daerah.

Karo Penmas Polri Ahmad Ramadhan mengatakan bahwa dalam periode 5-11 Juni 2023, Satgas TPPO telah menerima total 190 laporan polisi di seluruh wilayah Indonesia. Dari total itu, 136 di antaranya telah berhasil diungkap dengan berhasil menangkap 212 tersangka TPPO.

Pewarta: Aru Lego Triono

Editor: Fathoni Ahmad