Soal Muktamar, PWNU Papua Pertimbangkan Aspek Kemanusiaan dan Kesehatan

Jakarta, NU Online

Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) akan diselenggarakan di Jakarta, pada 25-26 September 2021. Salah satu agenda utama dalam forum itu adalah membahas dan menetapkan waktu pelaksanaan Muktamar ke-34 NU di Provinsi Lampung yang tertunda sejak 2020.

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Papua H Toni Wanggai mengusulkan agar Muktamar NU diselenggarakan pada 2022 dengan dua pertimbangan yakni mengenai aspek kesehatan dan kemanusiaan. 

“Saat ini pandemi Covid-19 belum sepenuhnya terkendali. Bahkan penyebaran virus di sejumlah daerah masih terjadi. Pemerintah pun kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan variasi level 2, 3, dan 4 di sejumlah wilayah Jawa-Bali dan provinsi yang lain,” kata Toni kepada NU Online, Selasa (21/9/2021).

Ia mengutip pernyataan resmi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa Covid-19 masih terus bermutasi dengan berbagai varian yang berbahaya seperti Alfa dan Delta. Virus SARS-CoV-2 itu kini juga bermutasi menjadi varian MU yang berpotensi menjadi dominan dan perlu diantisipasi. 

Selain itu, Toni sepakat dengan pernyataan Pakar Epideimiologi UI dr Syahrizal Syarif yang memprediksi akan ada gelombang ketiga Covid-19 pada Desember 2021. Sebab lonjakan kasus di Indonesia telah terlihat pada kisaran tiga hingga lima bulan sekali.

“Kenaikan kasus tertinggi di Indonesia terjadi pada Desember 2020, April dan Agustus 2021, sehingga pada Desember 2021 ini pandemi Covid-19 sangat berisiko dan dapat melonjak kembali jika masyarakat tidak menjaga protokol kesehatan, seperti yang kita alami sebelumnya,” ujar Toni.

Selain aspek kesehatan yang menjadi pertimbangan, ia juga menyoroti soal aspek kemanusiaan. Dikatakan bahwa banyak dari pengurus NU yang terpapar Covid-19 dan meninggal dunia. 

“Banyak pengurus PBNU, PWNU, PCNU dan keluarga yang terpapar bahkan meninggal. Hal ini berdampak pada kesiapan PBNU dan panitia menyiapkan penyelenggaran Muktamar ke-34 NU dalam waktu singkat di tahun 2021,” katanya.

Berdasarkan pertimbangan itu, PWNU Provinsi Papua menyarankan dan mengusulkan agar penyelenggaraan Muktamar ke-34 NU di Lampung tidak dilaksanakan pada akhir 2021. “Karena (Muktamar NU) idealnya dilaksanakan pada 2022,” pungkas Toni.

Sementara itu, Ketua PWNU Sulawesi Selatan KH Hamzah Harun Alrasyid mengusulkan agar Muktamar ke-34 NU diselenggarakan pada akhir 2021. Hal tersebut berdasarkan kasus positif Covid-19 yang mulai berangsur melandai dan masifnya kegiatan vaksinasi bagi masyarakat.

Menurut Kiai Hamzah, muktamar dapat dilakukan secara hibridasi dengan metode luring dan daring. Dengan catatan harus ada pembatasan dan penerapan protokol kesehatan ketat. Hal itu menurutnya, dilakukan sebagai upaya adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi.

“Setahun lebih pandemi telah berlangsung dan NU terbukti mampu beradaptasi dengan tetap aktif menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, dakwah dan pendidikan dengan memanfaatkan teknologi,” ujarnya.

Ia melanjutkan bahwa selama pandemi Covid-19 berlangsung, NU berada di garis depan dalam ikhtiar memutus mata rantai penyebaran virus sekaligus menanggulangi dampak pandemi bagi masyarakat luas.

"NU juga menjadi salah satu penyokong utama yang mendukung penuh dan terlibat aktif dalam program vaksinasi yang digalakkan pemerintah,” tandasnya.

Berbagai usulan atau masukan dengan berbagai pertimbangan masing-masing mengenai perhelatan Muktamar ke-34 NU itu akan disampaikan dan menjadi pembahasan, serta diputuskan bersama dalam forum Munas-Konbes NU pada akhir pekan ini. 

Pewarta: Aru Lego Triono

Editor: Fathoni Ahmad