WRI: Pendekatan Lama Tak Mampu Atasi Banjir Jakarta, Solusi Alam Perlu Diperkuat

Jakarta, NU Online

Banjir di kawasan perkotaan masih menjadi persoalan kronis yang belum terselesaikan, terutama di Jakarta dan wilayah penyangganya seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). Setiap musim hujan tiba atau curah hujan tinggi mengguyur, genangan hingga banjir kembali terjadi, seolah menjadi siklus tahunan yang sulit diputus.

World Resources Institute (WRI) Indonesia menilai kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan lama penanganan banjir di Jakarta dan Bodetabek belum menyentuh akar persoalan.

Research Specialist WRI Indonesia, Yudhistira Pribadi, menyampaikan bahwa pendekatan mitigasi banjir di Jakarta dan kawasan Bodetabek perlu diubah secara mendasar. Selama ini, penanganan banjir cenderung berfokus pada upaya mengalirkan air secepat mungkin ke hilir. Pendekatan tersebut dinilai tidak lagi efektif dalam menghadapi kompleksitas persoalan banjir di wilayah urban.

“Bisa digeser dari pendekatan mengalirkan air menjadi pendekatan untuk menahan air semaksimal mungkin, bertahap dari hulu ke hilir dengan melibatkan faktor atau proses-proses alam. Jadi, pada akhirnya pendekatan ini menjadi lebih optimal,” ujarnya dalam Diskusi Mengelola Risiko Banjir: Politik Kebijakan, Tata Ruang, dan Adaptasi di Kota-Kota Pesisir di Indonesia, di Kantor WRI Indonesia, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Pendekatan yang ditawarkan adalah konsep solusi berbasis alam atau Nature-based Solutions (NbS), yang mengedepankan pemanfaatan proses alami untuk mengurangi risiko banjir. Yudhistira menjelaskan, pendekatan ini mempertimbangkan karakteristik wilayah dari hulu, tengah, hingga hilir.

“Di wilayah hulu, langkah yang paling efektif adalah restorasi lanskap melalui reforestasi dan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS). Ruang terbuka hijau, termasuk taman multifungsi, menjadi elemen penting untuk meningkatkan daya serap air dan menahan aliran sejak awal,” ucapnya.

Sementara itu, di wilayah tengah seperti Depok dan Bogor, pembangunan kolam retensi dinilai mampu meredam debit puncak aliran sungai.

“Fungsinya untuk mengurangi tingkat aliran puncak banjir di sungai, sekaligus mendistribusikan air ke kolam-kolam retensi,” katanya.

Adapun di wilayah hilir seperti Jakarta yang padat, pendekatan serupa tetap relevan dengan kombinasi infrastruktur yang sudah ada. Kolam retensi dan taman multifungsi dapat melengkapi sistem pompa dan tanggul yang selama ini menjadi andalan.

“Ini bisa lebih efektif untuk menambah kapasitas penyimpanan air sementara, sekaligus melengkapi berbagai infrastruktur pengendali banjir yang sudah ada,” ujar Yudhistira.

Di sisi lain, ia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mengadopsi konsep serupa melalui pembangunan waduk yang juga berfungsi sebagai ruang terbuka hijau.

“Sejumlah waduk seperti Waduk Brigif, Waduk Aseni, Waduk Lebak Bulus, dan Waduk Pondok Ranggon telah mengarah pada konsep NbS, tetapi implementasinya belum sepenuhnya optimal,” katanya.

Lebih lanjut, Yudhistira menekankan bahwa tantangan utama bukan lagi pada ketersediaan teknologi atau regulasi, melainkan pada konsistensi pelaksanaan.

“Pemerintah sudah punya alatnya, yakni regulasi, tinggal kemauan politik yang harus diperkuat,” katanya.

Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap aturan pembangunan, termasuk penerapan konsep zero delta Q yang mewajibkan pengelolaan air hujan tidak meningkatkan limpasan ke sistem drainase. Selain itu, alih fungsi lahan hijau dan rendahnya kesadaran masyarakat turut memperparah kondisi banjir.

“Edukasi dan penegakan regulasi harus berjalan seiring dengan keberlanjutan. Sanksi harus diberikan kepada semua pelanggar aturan,” ujar Yudhistira.