Anggota Komisi VII DPR Minta Subsidi Listrik Tahap II Tidak Dikurangi

Jakarta, NU Online

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB Ratna Juwita Sari meminta kepada meminta Kementerian ESDM untuk mengevaluasi dan memverifikasi data penerima subsidi listrik secara cermat sehingga penyaluran subsidi tepat sasaran tanpa harus mengurangi subsidi listrik tahap kedua.

Hal itu disampaikan sebagai tanggapan terkait adanya 15,19 juta kelompok pelanggan rumah tangga daya 450 VA yang berpotensi dicabut subsidinya karena tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Ratna Juwita juga menyinggung penyusunan anggaran subsidi listrik harus dilakukan secara cermat dan berhati-hati. Terlebih dengan adanya pandemi Covid-19 yang menekan anggaran negara dan kondisi ekonomi masyarakat. Demikian pula, dengan data yang digunakan sebagai dasar penyaluran subsidi harus dievaluasi secara teliti.

“Saya ingin ingatkan data yang digunakan untuk subsidi listrik itu harus dievaluasi kembali, dilihat detail lagi karena ini benar-benar terjepit, di satu sisi APBN kita sedang tidak baik dan di sisi lain masyarakat butuh bantuan ini,” ujar Ratna dalam rapat kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR, Rabu lalu.

Menurut dia, pemerintah sebaiknya tidak terburu-buru untuk mengurangi anggaran subsidi listrik tahun depan sebelum ada data akurat terkait pelanggan rumah tangga daya 450 VA yang berhak menerima subsidi.

Dia bahkan mengusulkan agar nilai subsidi listrik dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 ditetapkan sama dengan anggaran pada 2021, yakni senilai Rp59,26 triliun, dengan catatan adanya perbaikan data dan skema penyaluran subsidi yang baik sehingga dapat tepat sasaran.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat 58,2 persen dari usulan anggaran subsidi listrik untuk RAPBN 2022 senilai Rp61,83 triliun bakal diserap oleh golongan pelanggan rumah tangga daya 450 VA.

Pewarta: Fathoni Ahmad