Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Kiai Ma’ruf, FPKB: Langkah Moderat Hadapi Pandemi Sudah Tepat

Jakarta, NU Online
Satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin diwarnai badai pandemi Covid-19. Berbagai kebijakan dan langkah pemerintah dinilai sudah berada di jalur yang benar (on the track) dalam meminimalkan dampak terburuk di bidang kesehatan, sosial, maupun ekonomi.

 

“Hampir sebagian besar waktu Presiden Jokowi dan jajarannya di satu tahun pemerintahannya tersita dalam menghadapi pandemik Covid-19. Kami menilai dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran dan sumber daya yang kita punya berbagai langkah pemerintah dalam menangani dampak pandemi Covid-19 sudah berada di jalur yang benar,” ujar Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR Cucun Ahmad Sjamsurijal, Selasa (20/10).

 

Dia menjelaskan dampak pandemi Covid-19 memang luar biasa mempengaruhi berbagai sendi kehidupan masyarakat. Tidak hanya mengancam sektor kesehatan, pandemi korona ini juga melumpuhkan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Akibatnya pertumbuhan ekonomi melambat, pengangguran meningkat, hingga kegiatan belajar-mengajar tersendat. “Harus diakui pandemi Covid-19 memberikan dampak multidimensi yang harus diurai satu persatu alternatif solusinya oleh Jokowi-Ma’ruf. Dan kami menilai sejauh ini sudah ada kejelasan langkah terkait deretan masalah yang muncul meskipun kita bisa berdebat mengenai efektivitas hasilnya,” katanya.

 

Wakil Ketua Banggar DPR ini menunjukkan beberapa langkah kongkrit pemerintahan Jokowi-Kiai Ma’ruf dalam menghadapi pandemi Covid-19 adalah realokasi anggaran APBN untuk mengantisipasi dampak Covid-19, menyiapkan berbagai program jaring pengaman sosial, mulai program pemulihan ekonomi nasional, dan menerbitkan protokol kesehatan. Saat ini pemerintah tengah mematangkan proses pengadaan vaksin Covid-19 baik yang setengah jadi maupun yang sudah jadi.

 

“Dari berbagai langkah Jokowi-Ma’ruf yang patut digarisbawahi adalah keberanian untuk mengambil kebijakan moderat dengan menyeimbangkan penanganan dampak di bidang kesehatan dan di bidang ekonomi,” katanya. 

 

Anggota Komisi III DPR ini mengungkapkan bahwa langkah moderat Jokowi-Ma’ruf tersebut awalnya dikritik banyak orang utamanya dari kalangan epidemolog. Mereka mendesak agar Jokowi mengambil langkah ekstrim dengan melakukan lockdown total untuk memutus rantai penularan seperti anjuran WHO. Namun ternyata WHO sendiri  akhirnya merevisi rekomendasi lockdown tersebut karena memberikan dampak negatif lebih besar dalam peningkatan ancaman kemiskinan.

 

“Yang harus kita sadari bahwa pandemi ini merupakan hal baru di mana semua negara masih meraba-raba kebijakan terbaik dalam meminimalkan dampaknya. Tidak ada rumus baku yang bisa membuat pandemi ini cepat teratasi, maka wajar jika pemerintah selalu melakukan adaptasi kebijakan untuk mencari solusi terbaik,” katanya. 
 

Cucun tak menutup mata bahwa dalam satu tahun ini banyak juga ekspektasi publik yang belum dijawab oleh Pemerintahan Jokowi-Kiai Ma’ruf. Kendati demikian hal itu wajar karena energi dan fokus pemerintah saat ini sebagian besar dicurahkan untuk mengatasi dampak pandemi.

 

“Kami sepakat jika masih banyak kekurangan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf di satu tahun pertama masa jabatan mereka, namun kita optimistis seiring proses vaksinisasi Covid-19 nanti berbagai kekurangan di sektor ekonomi, politik keamanan, penegakan hukum, hingga kesejahteraan sosial akan segera teratasi,” pungkasnya.
 

 

Editor: Zunus Muhammad