LPBHNU: Sertifikasi Bukan Kewenangan Pemerintah

Jakarta, NU Online Sertifikasi halal produk makanan/ minuman yang sedang ramai diperdebatkan sangat berkaitan erat pada aspek konsumen. Dengan adanya sertifikasi, maka akan memperbesar biaya produksi (production cost). Ketika produk itu dilepas di pasar, maka yang merasakan dampak mahalnya biaya produksi adalah konsumen. “Dari persepsi itu maka, NU sebaiknya menolak sertifikasi (halal, red) seperti yang sekarang sudah berjalan. Itu adalah dasar pikiran dasar NU,” ujar Ketua Lembaga Pelayanan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU), Andi Najmi di Jakarta, 30 Januari 2011.

Ahad, 30 Januari 2011 | 07:33 WIB

Terpopuler

Bolehkah Janda Menikah Tanpa Wali? Ini Penjelasan Ulama Fiqih

Pemerintah Iran Respons Protes Ekonomi dan Kebebasan Sipil di Sejumlah Kota

Guru Dituntut Profesional tapi Kesejahteraan Dinilai Belum Berkeadilan

Dakwaan Hukum Terhadap Dua Aktivis Pati Botok dan Teguh Dinilai Berlebihan dan Overkriminalisasi

Nikah Siri Tak Diakui Negara, Advokat: Perempuan dan Anak Paling Dirugikan

KontraS Soroti Brutalitas Aparat dan Pembungkaman Sipil Usai Indonesia Jadi Presiden Dewan HAM PBB

Terkini

Lihat Semua

Nasional

Gerakan Nurani Bangsa Anggap Pemerintah Belum Serius Tangani Persoalan Lingkungan

Selasa, 13 Januari 2026 | 21:00 WIB

Nasional

PSSI Kenalkan John Herdman sebagai Pelatih Timnas Indonesia

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:00 WIB

Nasional

Gerakan Nurani Bangsa Soroti Teror terhadap Aktivis hingga Jurnalis, Sebut Kebebasan Berpendapat Kian Tergerus

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30 WIB

Nasional

Guru Besar UI Prediksi Ranperpres TNI Akan Mudah Disahkan karena Partai Politik Makin Homogen

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:00 WIB

Nasional

Gerakan Nurani Bangsa Tolak Pilkada lewat DPRD: Rakyat Harus Diberi Ruang Memilih Secara Langsung

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:30 WIB