LPBHNU: Sertifikasi Bukan Kewenangan Pemerintah

Jakarta, NU Online Sertifikasi halal produk makanan/ minuman yang sedang ramai diperdebatkan sangat berkaitan erat pada aspek konsumen. Dengan adanya sertifikasi, maka akan memperbesar biaya produksi (production cost). Ketika produk itu dilepas di pasar, maka yang merasakan dampak mahalnya biaya produksi adalah konsumen. “Dari persepsi itu maka, NU sebaiknya menolak sertifikasi (halal, red) seperti yang sekarang sudah berjalan. Itu adalah dasar pikiran dasar NU,” ujar Ketua Lembaga Pelayanan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU), Andi Najmi di Jakarta, 30 Januari 2011.

Ahad, 30 Januari 2011 | 07:33 WIB

Terpopuler

Menhan Sebut Seluruh Kabupaten di Jawa Akan Dikawal Batalyon Teritorial pada 2026

Prabowo Ungkap Alasan Gaji Guru dan ASN Masih Kecil: Kekayaan RI Banyak Lari ke Luar Negeri

Ambruknya Rupiah Dinilai Tekan Rakyat Kecil, DPR Soroti Harga Kebutuhan Pokok

Tiga Jurnalis Indonesia Bersama Aktivis Ditangkap Israel, Dewan Pers Minta Pemerintah Bertindak

Menhan RI Ungkap AS Pernah Minta Izin Lintasi Wilayah Udara Indonesia

Rupiah Terus Melemah, Anggota DPR Minta Gubernur BI Mundur dari Jabatan

Terkini

Lihat Semua

Nasional

13 Tahun MK 35, Pengakuan Masyarakat Adat Dinilai Belum Hadirkan Keadilan Ekologis

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:30 WIB

Nasional

Harkitnas 2026, Menteri PPPA Soroti Tingginya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:00 WIB

Nasional

Danantara Klaim Badan Ekspor SDA Dibentuk untuk Cegah Manipulasi Harga dan Kebocoran Devisa

Rabu, 20 Mei 2026 | 21:30 WIB

Nasional

Inkopontren Dorong Konsolidasi Koperasi Pesantren untuk Perkuat Rantai Pasok Nasional

Rabu, 20 Mei 2026 | 21:00 WIB

Nasional

Rakernas Inkopontren Dorong Modernisasi Koperasi Pesantren untuk Kesejahteraan Umat

Rabu, 20 Mei 2026 | 20:00 WIB